Kebijakan Takaichi Soal Taiwan dan Senjata Nuklir Picu Badai Kritik

Guru besar tamu Universitas Waseda, Hajime Takano, menilai media Jepang turut berkontribusi dalam menggembor-gemborkan "teori ancaman Tiongkok" untuk mencari pembenaran bagi kebijakan perluasan militer. "Hal ini membuat situasi kawasan yang sudah tegang menjadi semakin rumit," ujarnya.

Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir Dikritik

Berdasarkan laporan Kyodo, pemerintah Jepang sedang mengkaji kemungkinan mengubah ketentuan "tidak memasukkan senjata nuklir" dalam "Tiga Prinsip Non-Nuklir" saat merevisi National Security Strategy. Wacana ini langsung memantik reaksi keras.

Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengecam langkah tersebut dan menyerukan agar prinsip non-nuklir tetap dipertahankan. "Sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Bela Diri Jepang, pernyataan yang begitu gegabah adalah cerminan dari kurangnya pengendalian diri," kritik Noda.

Asahi Shimbun dalam tajuk rencananya menegaskan bahwa sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom, Jepang harus mempertahankan "Tiga Prinsip Non-Nuklir" yang telah mendapatkan dukungan luas masyarakat.

Aksi Protes Masyarakat

Ratusan warga Jepang melakukan aksi protes di depan kantor perdana menteri di Tokyo, meneriakkan slogan-slogan penolakan. "Lebih penting melindungi kesejahteraan rakyat daripada memperkuat militer," seru massa dalam aksi tersebut.

Jurnalis senior Yujin Fuse mengingatkan bahwa pernyataan Takaichi akan semakin memperuncing ketegangan di kawasan. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredakan situasi.