Waspada Banjir & Longsor Jawa-Bali: Peringatan Dini Tito Karnavian untuk November-Januari

Setiap daerah diminta untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan ulang terhadap semua titik yang berisiko tinggi mengalami longsor atau banjir. Langkah ini menjadi dasar untuk menentukan tindakan mitigasi yang tepat.

2. Pelaksanaan Tindakan Mitigasi

Setelah titik rawan teridentifikasi, Pemda harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Tindakan ini dapat berupa penguatan struktur tanah di daerah rawan longsor, relokasi sementara masyarakat yang tinggal di zona bahaya, serta perbaikan infrastruktur seperti jalan yang rentan rusak.

3. Penetapan Status Darurat Bencana

Pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk menetapkan status siaga darurat bencana. Penetapan status ini menjadi pintu masuk bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan dukungan penuh. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan personel, peralatan, hingga yang terpenting adalah akses terhadap anggaran siap pakai untuk operasi tanggap darurat dan pencegahan, termasuk operasi modifikasi cuaca.

Dukungan BNPB Bergantung pada Status Siaga Daerah

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat akan aktif mengalir jika pemerintah daerah terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat. Kebijakan ini memungkinkan BNPB untuk menggunakan Dana Siap Pakai guna mendukung upaya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana di daerah pada fase awal musim hujan ini.

Dengan langkah-langkah antisipatif dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan dampak dari bencana hidrometeorologi pada musim penghujan ini dapat diminimalisir, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jawa dan Bali.