Mengapa Kritik terhadap Presiden Adalah Bagian Penting dari Demokrasi dan Ajaran Islam

Banyak yang keliru menganggap kritik terhadap presiden sebagai serangan terhadap pemerintah atau ancaman stabilitas nasional. Padahal, dalam sistem demokrasi dan khazanah pemikiran Islam, kritik justru berperan sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Pandangan Filsuf Barat tentang Hakikat Kekuasaan

Filsuf politik Inggris, Lord Acton, menyampaikan pernyataan terkenal: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pernyataan ini bukan sekadar teori, tetapi pelajaran dari sejarah panjang peradaban manusia. Kekuasaan tanpa pengawasan publik hampir selalu berujung pada penyimpangan.

Dalam suratnya tahun 1887, Acton menegaskan bahwa bahkan pemimpin terbaik pun dapat tergelincir tanpa adanya kontrol masyarakat. Setiap pemegang kekuasaan, termasuk presiden, harus siap menerima kritik lebih ketat daripada warga biasa. Zona nyaman tanpa kritik akan mengurangi kepekaan moral dan membuka ruang korupsi.

Perspektif Islam tentang Kewajiban Mengkritik Penguasa

Tradisi pemikiran Islam sejalan dengan pandangan Acton. Ulama klasik dan modern menekankan bahwa pemimpin adalah manusia biasa yang rentan terhadap kesalahan dan kelalaian.

Pandangan Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam Nashihat al-Muluk menulis bahwa kerusakan rakyat berawal dari kerusakan penguasa. Ulama dan masyarakat memiliki kewajiban menasihati pemimpin untuk mencegah penyimpangan yang merugikan negara.

Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyasah al-Syar'iyyah menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi negara, bukan identitas pemimpin. Kritik terhadap penguasa yang tidak adil merupakan kewajiban moral untuk menegakkan kemaslahatan bersama.

Teladan Al-Hasan al-Bashri

Al-Hasan al-Bashri, seorang tabi'in, dikenal karena keberaniannya menyampaikan surat pedas kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia menekankan bahwa pemimpin sejati adalah pelindung rakyat, bukan penguasa yang menindas.

Kritik Presiden dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Pemikir hukum Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa presiden bukan simbol sakral yang kebal kritik. Institusi kepresidenan tidak dapat terhina, yang mungkin terhina adalah pribadi pemegang jabatan. Kritik terhadap presiden merupakan bagian dari dinamika demokrasi sehat.

Fungsi Strategis Kritik dalam Demokrasi Modern

Kritik konstruktif memiliki beberapa peran penting:

• Instrumen Kontrol – Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan.
• Pendidikan Politik – Melatih masyarakat berpikir kritis, memeriksa fakta, dan menuntut kualitas kebijakan.
• Rem Moral Kekuasaan – Mengingatkan presiden bahwa ia adalah pelayan publik yang tunduk pada hukum dan etika.

Bahaya Membungkam Kritik terhadap Pemerintah

Ketika kritik ditekan, media menjadi takut, ulama memilih diam, dan masyarakat kehilangan keberanian bersuara. Situasi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi oligarki, penyalahgunaan anggaran, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Sejarah membuktikan bahwa rezim otoriter tumbuh bukan hanya karena pemimpin yang haus kekuasaan, tetapi juga karena publik yang membiarkan tanpa koreksi.

Peran Media sebagai Watchdog Demokrasi

Media massa memiliki peran vital sebagai pengawas kepentingan publik. Melalui laporan investigatif, editorial kritis, dan analisis independen, media mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Kebebasan pers merupakan elemen esensial untuk mencegah demokrasi berubah menjadi otoritarianisme terselubung.

Kesimpulan: Kritik sebagai Oksigen Demokrasi

Mengkritik presiden bukanlah tindakan makar, melainkan bentuk kecintaan kepada bangsa dan upaya menjaga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, kritik adalah oksigen yang membuat sistem tetap sehat. Tanpa kritik, pemimpin akan tenggelam dalam pujian dan negara akan menderita karena salah urus.

Pemikiran Lord Acton, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan ulama lainnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa kontrol adalah jalan menuju kezaliman. Karena itu, kritik terhadap presiden bukan hanya hak warga negara, tetapi juga kewajiban moral dan politik untuk masa depan bangsa yang lebih baik.