Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memproyeksikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 turun menjadi Rp 174 triliun, dari Rp 268 triliun pada 2026. Penurunan ini, menurut Said, tidak akan mengorbankan kualitas gizi yang diterima penerima manfaat.
“Kalau MBG, pasti turun,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2026).
Ia menjelaskan, proyeksi tersebut didasarkan pada kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan mencapai 21 ribu, lebih rendah dari 27 ribu titik saat ini. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan untuk melayani 84 juta siswa dan kelompok rentan seperti ibu hamil serta penanganan stunting tidak akan melebihi Rp 174 triliun.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” ujarnya.
Said menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan kualitas gizi meskipun anggaran berkurang. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada angka bombastis, melainkan fokus pada efektivitas program.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas,” ungkap politisi PDIP itu.
Keputusan final mengenai anggaran MBG 2027 akan diketok pada September mendatang setelah melalui pembahasan bersama pemerintah. Said menegaskan, proses penetapan tidak bisa dilakukan sepihak oleh DPR.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah,” imbuhnya.
Artikel Terkait
Keracunan MBG di Berastagi, Korban Alami Gangguan Saraf Otak
Mantan Ketua BEM UGM Sindir Prabowo: Dicintai Rakyat atau Dipuja Penjilat?
Kesejahteraan Guru dan Prioritas Anggaran Pendidikan: Saatnya Negara Tidak Pelit di Ruang Kelas
BEM UI Aksi di Depan Gedung UOB, Sorot MBG hingga Penanganan Bencana