Pernyataan itu ia bagikan melalui akun X-nya, Rabu lalu. Menurut Pigai, sebelum voting berlangsung sempat ada upaya lobi dari Wakil Menteri HAM kita dengan pihak Thailand. Sayangnya, negeri Gajah Putih itu bersikeras, sehingga akhirnya ditempuh jalur voting terbuka. Hasilnya pun berbicara sendiri.
Namun begitu, Pigai mengingatkan bahwa perjalanan belum sepenuhnya usai. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tak berhenti berharap dan berdoa. Penetapan resmi posisi Presiden Dewan HAM PBB untuk Indonesia dijadwalkan pada minggu kedua Januari mendatang.
“Kita tetap berdoa agar tanggal 8 Januari 2026 Indonesia ditetapkan secara resmi,” pungkasnya.
Jadi, meski langkah awal sudah sukses, momen penentuan sesungguhnya masih menunggu di depan. Sebuah pencapaian diplomatik yang, dalam pandangan Pigai, dibuktikan dengan kerja nyata, bukan sekadar gebyar buzzer di dunia maya.
Artikel Terkait
Kontroversi Bonnie Blue Kembali Bergulir: Ditangkap di Inggris, Dikaitkan dengan Aksi Melecehkan Bendera Indonesia
Bahasa Ibrani Picu Amuk, Turis Israel Kehilangan Mata di Siprus
Simbol Palu Arit dan Kaligrafi Allah Berdampingan di Helm Tentara Rusia
Baba Vanga dan Visi Mencekam untuk Dunia 2026