Modus Korupsi Makanan Tambahan Bayi dan Ibu Hamil: Gizi Hilang, Diganti Tepung dan Gula

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan. Meski telah melakukan gelar perkara, KPK menyatakan masih membutuhkan kelengkapan bukti sebelum kasus ini dapat ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Pencarian Bukti Fisik Biskuit untuk Uji Laboratorium

Plt Deputi Penindasan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menekankan bahwa tim penyelidik sedang berupaya mendapatkan sampel fisik biskuit dari pengadaan tersebut. Barang bukti ini dinilai krusial untuk memverifikasi kandungan gizi sebenarnya melalui uji laboratorium.

"Kita sekarang itu juga sedang mau nyari barangnya (sampel biskuit), karena kita harus cek juga tuh kandungannya. Itu yang sedang kita carikan saat ini, sedang kita carikan sampelnya, mudah-mudahan ada sampelnya nanti akan kita uji juga," jelas Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Modus Korupsi: Kurangi 'Pertamax' Gizi, Tambah Tepung dan Gula

Asep Guntur membeberkan dugaan modus operandi dalam kasus korupsi makanan balita ini. Pelaku diduga mengurangi atau bahkan menghilangkan komponen gizi utama yang ia sebut sebagai "pertamax", yaitu campuran vitamin dan protein (premiks) yang merupakan bahan paling mahal.

Untuk menutupi pengurangan tersebut dan memenuhi volume produksi, adonan biskuit kemudian dicampur dengan bahan yang jauh lebih murah, seperti tepung dan gula. Praktik ini menyebabkan biskuit kehilangan nilai gizinya secara signifikan.

"Nah ketika campuran itu dikurangi, apalagi mungkin dihilangkan, yang ada tinggal tepung dan gula. Ini tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan dari balita, tetap akan stunting ya tetap stunting, seperti itu, karena kandungan gizinya tidak ada," tegas Asep.

Keterbatasan Bukti dan Tahap Selanjutnya

Hingga saat ini, KPK mengaku baru memiliki bukti tertulis mengenai komposisi gizi yang seharusnya ada, bukan bukti fisik biskuitnya. Keterbatasan ini menjadi pertimbangan utama sebelum kasus dinaikkan ke penyidikan dan menentukan apakah akan menggunakan sprindik umum tanpa tersangka.

Kemenkes Buka Suara: Kasus Terjadi Sebelum Era Menkes Budi Sadikin

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa dugaan korupsi makanan tambahan balita dan ibu hamil terjadi pada periode 2016-2020. Periode ini berada sebelum kepemimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemenkes mengaku telah melakukan pengawasan internal dan melaporkan temuan mereka kepada KPK untuk perbaikan tata kelola. Institusi kesehatan tersebut juga menyatakan kesiapannya untuk menerima konsekuensi hukum jika terbukti ada pelanggaran.

"Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum, tentu harus mengikuti proses penindakan hukum lebih lanjut," pungkas Aji.