Eks Jubir Presiden: Skandal Ijazah Jokowi Mirip Sengketa Tanah dan Mafia Sertifikat!

- Sabtu, 17 Mei 2025 | 14:20 WIB
Eks Jubir Presiden: Skandal Ijazah Jokowi Mirip Sengketa Tanah dan Mafia Sertifikat!


Dalam kritiknya, Adhie mengibaratkan skandal ijazah ini seperti kasus sengketa tanah di Indonesia. 


Meski dokumen tanah diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), sering kali muncul persoalan ganda yang memicu konflik. 


Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan celah korupsi dalam proses penerbitan sertifikat.


“Seandainya ijazah Jokowi dari UGM sudah jelas prosesnya—dari kuliah, skripsi, hingga pembayaran uang kuliah—maka tak akan muncul keraguan seperti ini,” tegas Adhie.


Menurutnya, jika sebuah ijazah yang dikeluarkan institusi pendidikan ternama masih diperdebatkan keasliannya, maka persoalan birokrasi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan.


“Hakim bisa mengeluarkan vonis sah secara hukum, tapi jika terbukti palsu atau korup, ia tetap bisa ditangkap KPK. Ini soal integritas proses, bukan hanya hasil akhir,” kata Adhie.


Ia menggarisbawahi bahwa dalam sistem hukum maupun pendidikan, proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci keabsahan sebuah dokumen.


Adhie Massardi juga menyoroti perlunya transparansi yang lebih besar dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa setiap ijazah yang diterbitkan telah melalui proses akademik yang sah. 


Ia mengingatkan bahwa masalah ini bukan hanya soal nama besar, tetapi juga mengenai kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga pendidikan.


“Jika kita masih kesulitan memastikan keaslian ijazah presiden, bagaimana kita bisa memastikan integritas dokumen lainnya di negeri ini?” pungkasnya.


Dalam situasi yang semakin memanas ini, UGM telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli. 


Namun, Adhie menekankan bahwa tanpa pembuktian yang menyeluruh dan transparan, keraguan publik akan tetap ada. 


Bagi Adhie, skandal ijazah ini lebih dari sekadar perdebatan administratif—ia adalah refleksi dari tantangan besar dalam menjaga kredibilitas dokumen resmi di Indonesia.


👇👇



Sumber: JakartaSatu

Halaman:

Komentar