Sorotan Rp349 Triliun di Kemenkeu, KPK Didesak Turun Tangan

MURIANETWORK.COM – Desakan agar KPK turun tangan kini menguat. Kali ini, sorotan tertuju pada Kementerian Keuangan, tepatnya di era kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati. Ada dugaan transaksi keuangan mencurigakan di sana, dan nilainya sungguh fantastis: Rp349 triliun.

Tak main-main, angka sebesar itu tentu mengundang tanya. Aminullah Siagian, Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al Washliyah, jadi salah satu yang bersuara. Ia mendesak KPK untuk segera melakukan klarifikasi dan pendalaman yang menyeluruh. Menurutnya, isu sebesar ini harus disikapi dengan kepala dingin, terbuka, dan proporsional. Tujuannya jelas: agar spekulasi liar tidak terus berkepanjangan di masyarakat.

“Kami mendorong KPK untuk melakukan pendalaman secara objektif dan profesional, termasuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” tegas Aminullah dalam pernyataannya, Senin (5/1/2025).

Ia merujuk pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga itu pernah menyoroti akumulasi transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu, yang terjadi dalam rentang waktu cukup panjang, dari 2009 hingga 2023.

“Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas, agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan multitafsir di publik,” sambungnya.

Memang, informasi ini bukan hal baru. Sudah beredar sejak Maret 2023 lalu dan sempat menghebohkan. Meski ada penjelasan bahwa tak semua transaksi melibatkan pegawai kementerian sebagian terkait aktivitas korporasi nilainya yang luar biasa besar tetap saja mengganggu pikiran. Aminullah merasa, ini perlu dikaji tuntas. Bagaimanapun, ini menyangkut sistem pengawasan keuangan negara.

Bayangkan saja, Rp349 triliun. Angka yang sulit dibayangkan. “Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif,” ujarnya. Klarifikasi yang tuntas justru bisa menjadi cara untuk menjaga integritas institusi itu sendiri. Mencari kepastian, menutup celah.

Di sisi lain, Aminullah menegaskan kembali peran sentral KPK. Lembaga antirasuah ini diharapkan bisa bekerja secara independen dan profesional, bebas dari segala kepentingan. Hanya proses yang transparan yang bisa memberikan kepastian hukum dan sekaligus menenangkan situasi.

“KPK memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Kami percaya proses yang transparan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan yang gamblang. Pengelolaan uang negara yang bersih adalah harga mati. Semua pihak harus mendukung upaya penegakan hukum, demi keadilan dan tentu saja, kepercayaan publik yang kadang mulai luntur.