Polemik soal ijazah Presiden Jokowi kembali memanas. Kali ini, Ombudsman RI jadi tujuan laporan. Sejumlah lembaga negara dilaporkan oleh pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, terkait dengan dokumen pendidikan presiden ketujuh Indonesia itu.
Bonatua mendatangi kantor Ombudsman pada Senin (22/12/2025). Menurutnya, laporan ini penting agar sejarah tidak kabur.
“Yang saya laporkan itu pertama pasti ANRI selaku pihak yang memberikan layanan dokumen,” ujarnya.
Ia tak hanya melaporkan Arsip Nasional. Lembaga penyelenggara pemilu juga masuk dalam sasarannya.
“Saya turut melaporkan KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta, karena mereka memiliki fungsi yang sama,” jelas Bonatua.
Di sisi lain, ia punya kekhawatiran mendalam. Ia tak ingin kasus ini berakhir seperti misteri Supersemar yang hingga kini keasliannya masih diperdebatkan. Itu sebabnya ia mendorong penyelusuran menyeluruh.
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar