Ombudsman Diserbu Laporan Soal Arsip Ijazah Jokowi

Polemik soal ijazah Presiden Jokowi kembali memanas. Kali ini, Ombudsman RI jadi tujuan laporan. Sejumlah lembaga negara dilaporkan oleh pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, terkait dengan dokumen pendidikan presiden ketujuh Indonesia itu.

Bonatua mendatangi kantor Ombudsman pada Senin (22/12/2025). Menurutnya, laporan ini penting agar sejarah tidak kabur.

“Yang saya laporkan itu pertama pasti ANRI selaku pihak yang memberikan layanan dokumen,” ujarnya.

Ia tak hanya melaporkan Arsip Nasional. Lembaga penyelenggara pemilu juga masuk dalam sasarannya.

“Saya turut melaporkan KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta, karena mereka memiliki fungsi yang sama,” jelas Bonatua.

Di sisi lain, ia punya kekhawatiran mendalam. Ia tak ingin kasus ini berakhir seperti misteri Supersemar yang hingga kini keasliannya masih diperdebatkan. Itu sebabnya ia mendorong penyelusuran menyeluruh.

“Makanya ini penting untuk ditelusuri. Kita runut nanti mulai 2019, 2014, 2012, 2010, 2005, sampai 1985 harus sama dan konsisten,” tegasnya.

Untuk menguatkan laporannya, Bonatua membawa tiga barang bukti. Pertama, surat dari Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta yang menyatakan mereka tak menyimpan arsip ijazah Jokowi dari masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota.

Bukti kedua adalah surat dari PPID Sekda DKI Jakarta. Isinya serupa: arsip yang diminta tidak ditemukan di lembaga kearsipan ibu kota.

“Dan yang ketiga adalah salinan keputusan dari Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa ANRI juga tidak memiliki arsip itu,” sambungnya.

Langkah Bonatua ini jelas menambah rumit perdebatan yang sudah berlarut-larut. Semua kini menunggu respons Ombudsman. Akankah laporan ini membuka babak baru verifikasi, atau justru tenggelam dalam birokrasi yang berbelit? Waktu yang akan menjawab.