Dewas KPK Periksa Penyidik, Sorotan Mengapa Bobby Nasution Belum Dipanggil?

Suasana di Gedung KPK belakangan ini terasa makin tegang. Drama internal lembaga antirasuah itu memanas, berawal dari kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret nama Gubernur Bobby Nasution. Yang jadi sorotan kini, mengapa sang gubernur tak kunjung dipanggil sebagai saksi?

Pertanyaan itulah yang membawa AKBP Rossa Purbo Bekti, Kasatgas Penyidikan KPK, berhadapan dengan Dewan Pengawas. Ketua Dewas, Gusrizal, mengiyakan bahwa Rossa dan seorang penyidik lain bernama Boy telah menjalani pemeriksaan pada Kamis, 4 Desember 2025.

"Benar, dua orang penyidik Rossa dan Boy diperiksa,"

kata Gusrizal kepada media pagi itu. Pemeriksaan ini disebutnya sebagai langkah awal klarifikasi.

Sebenarnya, ini bukan satu-satunya langkah yang diambil Dewas. Sehari sebelumnya, Rabu, dua orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga sudah diperiksa terkait isu yang sama. Semuanya masih tahap awal. Namun begitu, jika nanti ditemukan indikasi pelanggaran kode etik yang kuat, kasus ini bisa berlanjut ke sidang etik formal.

Semua ini berawal dari laporan yang dilayangkan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada pertengahan November lalu. Mereka menuding ada upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution, dan mencurigai peran Rossa di balik itu.

Koordinator KAMI, Yusril S Kaimudin, tak cuma menyoroti kasus pemanggilan. Dia juga menyentuh soal independensi KPK secara lebih luas, bahkan menyinggung peristiwa kebakaran rumah hakim yang sebelumnya meminta Bobby dihadirkan di persidangan. Isunya kompleks, berlapis.

"Kami percaya kepada KPK, bahwasanya ini harus dipandang semuanya sama rata. Jangan sampai ada intervensi-intervensi khusus yang kemudian mengamankan Bobby Nasution,"

tegas Yusril. Pernyataannya jelas merujuk pada status Bobby sebagai menantu Presiden.

KAMI mendesak Dewas tak hanya memeriksa dugaan pelanggaran integritas Rossa, tapi juga menilai dampaknya terhadap kredibilitas lembaga. Mereka minta langkah tegas untuk memulihkan kepercayaan publik yang mungkin mulai goyah.

Dan ancamannya nyata. Yusril bilang, jika laporan mereka diabaikan dan tak ada transparansi, aksi turun ke jalan akan jadi pilihan berikutnya. Tekanan terhadap KPK, dari dalam dan luar, tampaknya belum akan reda dalam waktu dekat.