Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuota KUR Bank yang Persulit Pinjaman

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengancam akan mencabut kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi bank-bank yang mempersulit pelaku UMKM dalam mengakses pinjaman. Ancaman ini terutama ditujukan kepada bank yang masih meminta agunan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta, yang jelas melanggar peraturan.

Evaluasi Kuota KUR bagi Bank Nakal

Helvi menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan mengevaluasi dan berpotensi menurunkan atau mencabut kuota KUR bank-bank yang tidak mematuhi aturan. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 di Bali, Kamis (6/11).

Dia mengakui bahwa masih ditemukan sejumlah bank yang mensyaratkan agunan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta. Bahkan, ada pula bank yang enggan memberikan pinjaman KUR meskipun pelaku UMKM dinilai memiliki prospek bisnis yang kuat.

Aturan Jelas: KUR Rp 100 Juta Bebas Agunan

Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 14 Permenko Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat secara tegas menyatakan bahwa pinjaman KUR hingga Rp 100 juta tidak boleh disertai syarat agunan tambahan.

Helvi dengan tegas menyatakan, "Tapi harga matinya adalah 100 juta ke bawah, itu tidak boleh dipaksakan agunan."

Upaya Sinkronisasi Kebijakan

Kementerian UMKM berencana untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk BI, OJK, dan BPKP, dalam Komite Jaminan Kredit (Komjak) pada 17 November mendatang. Tujuannya adalah untuk menyinkronkan peraturan agar lebih mengakomodasi kondisi di lapangan tanpa memberatkan pihak bank.

Realisasi Penyaluran KUR 2025 Capai Rp 228 Triliun

Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 228 triliun, atau 76% dari target maksimal plafon Rp 300 triliun. Jumlah penerima manfaat telah mencapai 3,87 juta debitur UMKM.

Di regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 57,6 triliun dengan lebih dari 1,04 juta debitur menerima manfaat.