Transformasi Bansos: Dari Bantuan Konsumtif Menuju Pemberdayaan Produktif

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengkritik model bantuan sosial (bansos) yang dinilai kurang mendukung produktivitas masyarakat Indonesia. Ia mengusulkan agar bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengedepankan peningkatan kapasitas, dapat menjadi opsi yang lebih baik untuk mendorong kemandirian ekonomi.

Mengapa Bansos Perlu Diubah Menjadi Lebih Produktif?

Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mendukung gagasan tersebut. Menurutnya, PKH merupakan contoh conditional cash transfer yang efektif karena bantuan diberikan dengan syarat penerima harus meningkatkan produktivitas, seperti memastikan anak bersekolah, mengikuti pemeriksaan kesehatan, atau mengikuti pelatihan vokasi. Dengan model ini, bansos tidak hanya menjadi alat konsumsi jangka pendek, tetapi juga berfungsi sebagai investasi untuk membangun human capital.

Yusuf menekankan bahwa meski bansos pada dasarnya bersifat non-resiprokal (tanpa imbal balik), pemerintah perlu merumuskan regulasi yang dapat mengubahnya menjadi investasi sosial. Tujuannya adalah untuk melindungi kelompok rentan sekaligus mendorong mereka membangun kapasitas ekonomi jangka panjang.

Langkah-Langkah Membuat Bansos Lebih Produktif

Agar bansos dapat menjadi lebih produktif, beberapa hal perlu diperbaiki. Pertama, akurasi data penerima melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus ditingkatkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kedua, integrasi program bansos dengan pelatihan kerja atau akses kredit mikro perlu diperkuat untuk menciptakan efek multiplier bagi perekonomian lokal.

Namun, Yusuf mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang mungkin kesulitan memenuhi syarat bansos produktif. Desain bansos sebaiknya dibuat lebih conditional dan terhubung dengan kegiatan produktif, sehingga berubah dari sekadar transfer dana menjadi alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Perbandingan dengan Bansos di Negara Maju

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, membandingkan penggunaan bansos di Indonesia dengan negara maju. Di negara maju, masyarakat sering menggunakan bantuan tunai untuk peningkatan keahlian, seperti mengikuti pelatihan. Sementara di Indonesia, bansos masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran.

Bhima juga mengkritik konsep penciptaan lapangan kerja pemerintah yang dinilai belum jelas. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan food estate justru diisi oleh militer dan polisi, sehingga tidak menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat umum.

Dampak Bansos Konsumtif terhadap Produktivitas Nasional

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa program sosial di Indonesia masih terlalu mengedepankan pendekatan konsumsi. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui 5%. Pendekatan konsumtif mungkin menguntungkan secara politik, tetapi berdampak buruk bagi produktivitas dan mental juang masyarakat.

Wijayanto menyarankan agar bantuan pemerintah ke depan lebih difokuskan pada proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan sektor padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Kesimpulan: Menuju Bansos yang Memberdayakan

Zulhas menegaskan bahwa bansos tetap memiliki manfaat, namun bentuk bantuan seperti beras dan uang tunai hanya berdampak jangka pendek. Untuk memajukan Indonesia, peningkatan produktivitas masyarakat adalah kunci. Dengan mengubah paradigma bansos dari konsumtif menjadi produktif, diharapkan rakyat Indonesia tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.