BEI Naikkan Batas Minimum Free Float Saham Jadi 15 Persen

Mulai Selasa kemarin, 31 Maret 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menggelindingkan aturan baru. Perubahan terhadap Peraturan Bursa dan Surat Edaran terkait ini bukan sekadar formalitas belaka. Langkah ini merupakan bagian dari paket besar yang mereka sebut "8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal". Intinya, BEI ingin perusahaan-perusahaan di bursa lebih berkualitas dan investor punya perlindungan yang lebih kuat.

Nah, salah satu perubahan yang langsung mencuri perhatian adalah soal saham publik atau free float. Batas minimumnya naik cukup signifikan, dari yang sebelumnya cuma 7,5 persen sekarang jadi 15 persen. Artinya, perusahaan harus melepas lebih banyak sahamnya untuk diperdagangkan publik.

Menurut Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, tujuan kebijakan ini jelas: mendongkrak transparansi dan menciptakan likuiditas pasar yang lebih sehat.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia guna meningkatkan kualitas Perusahaan Tercatat, memperkuat tata kelola, serta mendorong pelindungan investor yang lebih optimal," jelas Kautsar dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Tentu saja, BEI tidak serta merta memaksa semua perusahaan langsung menyesuaikan diri. Mereka memberi masa transisi yang cukup panjang, dan waktu penyelesaiannya dibedakan berdasarkan besaran kapitalisasi pasar per akhir Maret kemarin.

Untuk emiten besar dengan kapitalisasi di atas Rp5 triliun, aturannya bertahap. Jika saham publiknya saat ini masih di bawah 12,5 persen, targetnya harus mencapai angka itu dulu pada Maret 2027. Baru kemudian naik lagi ke 15 persen setahun setelahnya. Namun begitu, bagi yang sudah di kisaran 12,5 sampai 15 persen, mereka punya waktu sampai Maret 2027 untuk langsung memenuhi batas 15 persen.

Di sisi lain, perusahaan dengan kapitalisasi lebih kecil di bawah Rp5 triliun diberi kelonggaran lebih. Mereka punya waktu paling lama, yaitu hingga 31 Maret 2029, untuk memenuhi ketentuan free float 15 persen itu.

Aturan baru ini juga berlaku untuk perusahaan yang baru mau masuk bursa. BEI menerapkan sistem tiering untuk IPO. Besaran saham publik yang harus dilepas kini bervariasi: 15 persen, 20 persen, bahkan ada yang 25 persen, tergantung pada kapitalisasi pasarnya.

Reformasi ini tak cuma urusan likuiditas. Aspek tata kelola perusahaan atau GCG juga jadi sasaran. BEI kini mewajibkan penyusun laporan keuangan perusahaan untuk punya sertifikasi kompetensi. Harapannya, data yang sampai ke investor lebih akurat dan bisa diandalkan.

"Ketentuan ini akan meningkatkan kualitas, akurasi dan kredibilitas laporan keuangan yang merupakan salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investor," kata Kautsar menambahkan.

Tak berhenti di situ, jajaran pimpinan perusahaan mulai dari Direksi, Komisaris, hingga Komite Audit juga diwajibkan ikut pendidikan berkelanjutan tentang pasar modal secara berkala. Ini semua demi meningkatkan akuntabilitas mereka dalam mengelola perusahaan publik.

Soal implementasi, BEI mengklaim siap mendukung. Mereka menyediakan fasilitas hot desk dan pendampingan bagi emiten yang butuh bantuan. Bursa juga berjanji akan membantu upaya penyerapan saham publik lewat berbagai kegiatan.

"BEI juga membantu peningkatan penyerapan free float Perusahaan Tercatat di pasar melalui berbagai kegiatan, seperti roadshow dan public expose live untuk mempertemukan Perusahaan Tercatat dengan investor, serta capacity building terkait fungsi investor relations," ujar Kautsar.

Jadi, perubahan aturan ini memang cukup mendasar. Dampaknya akan terasa oleh semua pelaku pasar, dari emiten sampai investor retail. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana proses adaptasinya di lapangan.