Program-program strategis pemerintah, dari UMKM hingga Makanan Bergizi Gratis, jelas butuh dana yang sangat besar. Dan di sinilah peran bank nasional menjadi krusial. Mereka dituntut untuk bisa mendukung pembiayaan yang masif dan berkelanjutan untuk semua itu.
Namun begitu, menurut Deviana Yuanitasari, Dosen dan Peneliti di Departemen Hukum Ekonomi FH Unpad, pemerintah tak bisa mengandalkan kebijakan fiskal saja. Skala programnya nasional, dan harus berjalan jangka panjang. Itu semua memerlukan sistem perbankan dengan fundamental keuangan yang benar-benar kuat.
"Skala program jangkauan nasional dan keberlanjutan jangka panjang dari program-program tersebut menuntut adanya sistem perbankan nasional dengan fundamental keuangan yang kuat," tegas Devi, Rabu (4/3/2026).
Devi lalu menjabarkan lebih detail. Dalam konteks UMKM misalnya, bank bukan cuma penyalur kredit biasa. Mereka adalah pilar intermediasi yang menggerakkan inklusi keuangan dan sekaligus memperkuat struktur ekonomi di tingkat akar rumput. Tapi ya, pembiayaan UMKM ini bukan perkara mudah.
Karakter usahanya beragam, profil risikonya pun berbeda-beda. Bayangkan jika banknya lemah. Hasilnya bisa berantakan: pembiayaan jadi sporadis, tidak berkelanjutan, dan mustahil membentuk ekosistem ekonomi yang kokoh.
Lalu ada program Makanan Bergizi Gratis. Kebutuhan dananya di sini bersifat sistemik, bukan cuma konsumtif belaka. Program ini membangun rantai pasok yang panjang sekali, melibatkan petani, nelayan, UMKM pangan, sampai jasa logistik.
"Keseluruhan ini membutuhkan pembiayaan usaha, modal kerja, dan pembiayaan operasional yang berkelanjutan. Jadi, bank harus memiliki kapasitas pembiayaan masal dan sistem pengelolaan risiko yang mampu menangani pembiayaan berbasis ekosistem, bukan hanya pembiayaan individual," jelasnya.
Di sisi lain, peran bank juga sangat kentara dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek seperti ini butuh pembiayaan jangka panjang, dana besar, dan punya risiko tinggi. Skemanya bisa proyek financing atau kemitraan pemerintah-swasta.
Intinya, hanya bank dengan fundamental kuat, permodalan sehat, dan tata kelola risiko yang baik yang sanggup menopangnya. Kalau tidak, tekanan pada stabilitas keuangan nasional bisa terjadi.
"Keberadaan bank yang kuat secara fundamental bukan sekadar kebutuhan teknis perbankan, tetapi prasyarat struktural bagi keberhasilan pembangunan nasional," pungkas Devi.
Jadi, kekuatan perbankan nasional ternyata memang bukan sekadar urusan sektor keuangan semata. Itu adalah fondasi yang menentukan sukses atau tidaknya agenda besar pembangunan negara.
Artikel Terkait
BFIN Alokasikan Seluruh Saham Treasuri untuk Program MESOP Karyawan
CIMB Niaga Bagikan Dividen Tunai Rp4,07 Triliun pada Mei 2026
Pemegang Saham Setujui Stock Split 1:2 Saham ITSEC Asia
ITSEC Asia Dapat Restu Pemegang Saham untuk Stock Split 1:2