Program-program strategis pemerintah, dari UMKM hingga Makanan Bergizi Gratis, jelas butuh dana yang sangat besar. Dan di sinilah peran bank nasional menjadi krusial. Mereka dituntut untuk bisa mendukung pembiayaan yang masif dan berkelanjutan untuk semua itu.
Namun begitu, menurut Deviana Yuanitasari, Dosen dan Peneliti di Departemen Hukum Ekonomi FH Unpad, pemerintah tak bisa mengandalkan kebijakan fiskal saja. Skala programnya nasional, dan harus berjalan jangka panjang. Itu semua memerlukan sistem perbankan dengan fundamental keuangan yang benar-benar kuat.
Devi lalu menjabarkan lebih detail. Dalam konteks UMKM misalnya, bank bukan cuma penyalur kredit biasa. Mereka adalah pilar intermediasi yang menggerakkan inklusi keuangan dan sekaligus memperkuat struktur ekonomi di tingkat akar rumput. Tapi ya, pembiayaan UMKM ini bukan perkara mudah.
Karakter usahanya beragam, profil risikonya pun berbeda-beda. Bayangkan jika banknya lemah. Hasilnya bisa berantakan: pembiayaan jadi sporadis, tidak berkelanjutan, dan mustahil membentuk ekosistem ekonomi yang kokoh.
Artikel Terkait
ELPI Bagikan Dividen Rp126 Miliar untuk Tahun Buku 2025
DSSA Setujui Stock Split 1:25, Harga Saham Bakal Turun ke Rp3.750
DSSA Lakukan Stock Split 1:25 untuk Perluas Basis Investor
DSSA Lakukan Stock Split 1:25, Saham Targetkan Lebih Terjangkau Investor Retail