BEI Percepat Aturan Free Float Minimum 15%, Target Maret 2026 Efektif

MURIANETWORK.COM - Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat proses penerapan aturan kepemilikan saham publik (free float) minimum 15 persen, yang ditargetkan efektif pada Maret 2026. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa 268 dari 956 emiten tercatat belum memenuhi ambang batas tersebut. Dari jumlah itu, 49 perusahaan berkapitalisasi besar menjadi fokus utama karena mewakili sekitar 90 persen kapitalisasi pasar dari kelompok yang belum patuh.

Fokus pada Emiten Berkapitalisasi Besar

Data yang dirilis BEI menunjukkan bahwa mayoritas emiten, yakni 688 perusahaan, telah memenuhi ketentuan free float. Namun, perhatian khusus diberikan pada 49 emiten berkapitalisasi besar yang masuk dalam daftar 268 perusahaan yang belum patuh. Kelompok kecil ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas dan kedalaman pasar.

Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan hal tersebut dalam sebuah paparan di Main Hall BEI, Rabu (11/2/2026).

"Artinya selebihnya sudah di atas 15 persen free float-nya. Dari 268 itu, 49 perusahaan sudah mewakili 90 persen dari market cap kelompok tersebut," jelasnya.

Akselerasi Proses Regulasi

BEI saat ini sedang dalam tahap finalisasi aturan atau rule making, yang dijadwalkan berakhir pada 19 Februari. Setelah tahap konsultasi publik ini selesai, aturan akan melalui proses persetujuan internal sebelum akhirnya diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan pengesahan.

Jeffrey Hendrik menyatakan komitmen BEI untuk mempercepat seluruh tahapan birokrasi ini.

"Kami berharap seluruh proses ini bisa selesai pada Maret tahun ini. Jadi kita melakukan akselerasi untuk mempercepat seluruh proses tersebut," ungkapnya.

Dukungan dan Jalan Tengah untuk Emiten

Memahami bahwa aturan baru ini bisa menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait ancaman delisting, BEI memastikan tidak akan mengambil langkah drastis. Lembaga bursa membuka ruang konsultasi dan menyiapkan tahapan transisi bagi emiten yang memerlukan penyesuaian.

Jeffrey menambahkan bahwa BEI telah menyediakan meja bantuan khusus (hot desk) bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan panduan.

"Kami menyediakan hot desk bagi perusahaan tercatat untuk berkonsultasi mengenai tahapan yang bisa dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Kami tentu berharap seluruh perusahaan tetap tercatat di bursa, bertumbuh bersama di pasar modal Indonesia, dan memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemegang saham," tuturnya.

Pendekatan ini menunjukkan upaya BEI untuk menyeimbangkan antara penegakan regulasi untuk kesehatan pasar dan memberikan ruang bagi emiten untuk beradaptasi, dengan tujuan akhir menjaga stabilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia.