Menteri Sosial Tegaskan Penerima PBI BPJS Kesehatan Ditentukan Berdasarkan Data Perengkingan BPS

MURIANETWORK.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data perengkingan dari BPS ini, yang memuat informasi perorangan hingga tingkat keluarga, menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima bantuan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintah, yang tahun ini dialokasikan untuk lebih dari 96 juta orang dari APBN, tepat sasaran.

Dasar Penetapan: Data Perengkingan BPS

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota mengajukan usulan penerima PBI dengan berpatokan pada DTSEN BPS. Kriteria utamanya, masyarakat yang diusulkan harus berada pada desil 1 hingga 5, yang merepresentasikan kelompok ekonomi terbawah.

"Khusus untuk PBI itu kita menerima usulan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional di mana data-data yang diusulkan itu harus berada di desil 1, 2, 3, 4, dan 5," tuturnya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Ia menambahkan, "Mengapa? Karena data tunggal sekarang ini sudah disajikan dalam bentuk perengkingan."

Memahami Sistem Desil dalam DTSEN

Sistem desil dalam data BPS memungkinkan identifikasi yang lebih terperinci. Sebagai contoh, desil 1 merupakan 10% populasi dengan kondisi ekonomi paling rendah. Data ini sudah bersifat spesifik, mencakup nama dan alamat individu beserta keluarganya.

"Jadi desil 1 itu 10% kelompok yang secara ekonomi paling bawah. Isinya individu dan keluarga... Jadi sudah ada by name, by address-nya di desil 1. Kira-kira gitu yang disajikan oleh BPS," ujarnya.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa data tersebut bukan tanpa celah. Dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan mengharuskan adanya pemutakhiran data secara berkala.