OJK Gencar Reformasi Pasar Modal, Free Float Naik Dua Kali Lipat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama organisasi pengatur di sektor pasar modal mengumumkan sebuah gebrakan. Mereka berkomitmen penuh untuk melakukan reformasi struktural yang ambisius. Tujuannya jelas: memenuhi harapan investor global dan sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata penyedia indeks dunia seperti MSCI.

Menurut sejumlah saksi, langkah ini memang sudah dinanti. Pasar modal kita butuh sentuhan baru agar lebih menarik dan bisa bersaing.

Dalam acara Rencana Aksi Percepatan Reformasi di BEI, Minggu lalu, Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi yang akrab disapa Kiki menegaskan komitmen tersebut. Ia menyebut rencana ini sebagai "reformasi yang berani".

"Kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia. Sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider," ujar Kiki.

Reformasi ini, kata dia, akan dijalankan melalui empat klaster utama. Mulai dari kebijakan free float, transparansi, tata kelola & penegakan hukum, hingga sinergitas antar lembaga.

Nah, untuk mewujudkannya, ada delapan langkah strategis yang bakal segera dijalankan. Pertama, soal free float. Ambang batas saham beredar di publik akan dinaikkan drastis dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Bagi perusahaan baru, aturan ini langsung berlaku. Emiten lama dapat masa transisi.

"OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free flow emiten menjadi sebesar 15 persen, meningkat dari ketentuan yang saat ini 7,5 persen,” jelas Kiki.

Kedua, transparansi kepemilikan. OJK akan memaksa keterbukaan soal siapa pemilik manfaat akhir di balik lapisan korporasi. Ini penting untuk mencegah manipulasi kepemilikan yang selama ini kerap jadi masalah.

Langkah ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. KSEI diperintahkan mendetailkan klasifikasi investor agar datanya lebih reliabel dan memenuhi standar internasional. Nantinya, data ini akan dipublikasikan secara terbuka lewat website BEI.

Keempat, demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Ini melanjutkan amanat undang-undang untuk mengubah struktur BEI agar lebih independen dan mengurangi benturan kepentingan, dengan membuka kepemilikan saham bagi pihak di luar broker.

Di sisi lain, penegakan hukum akan diperketat. Poin kelima ini jadi perhatian serius. OJK berjanji memberikan sanksi berat bagi pelaku manipulasi pasar dan penyebar informasi menyesatkan atau yang akrab disebut 'saham gorengan'.

"Contoh yang utama yang akan kita lakukan enforcement... adalah manipulasi transaksi saham atau bahasa istilahnya itu teman-teman pengamat suka pakai goreng-menggoreng gitu ya,” ungkapnya.

Selanjutnya, tata kelola emiten akan dikuatkan. Caranya dengan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris, serta mensyaratkan sertifikasi akuntan profesional bagi penyusun laporan keuangan.

Untuk poin ketujuh, OJK akan mendorong pendalaman pasar terintegrasi. Mereka bakal mempercepat inisiatif dari sisi suplai dan permintaan melalui sinergi dengan kementerian terkait dan Bank Indonesia.

Terakhir, kolaborasi. Kerja sama dengan pemerintah dan pelaku industri akan diperkuat untuk memastikan reformasi ini berjalan mulus dan berkesinambungan.

Kiki juga berusaha menenangkan para emiten. Ia memastikan kebijakan ini tak akan diterapkan secara mendadak. Akan ada masa transisi dengan tahapan yang jelas.

Sebagai penyangga, pemerintah disebut telah melonggarkan batas investasi bagi asuransi dan dana pensiun milik negara untuk masuk ke bursa.

"Insyaallah, tidak usah khawatir ya Bapak Ibu ya, kita sama-samalah kita memahami permasalahannya dan kita sama-sama mencari jalan keluar untuk bisa bersama-sama meningkatkan atau melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal," tuturnya.

Strategi delapan rencana aksi ini diharapkan menjadi titik balik. Momentum untuk mengantar pasar modal Indonesia naik kelas menjadi bursa yang lebih transparan, efisien, dan benar-benar bisa jadi motor penggerak ekonomi nasional.