Kepemilikan Saham Konglomerat yang Tersumbat Picu Gejolak Pasar

Sorotan ini muncul pas banget ketika investor asing ramai-ramai melepas saham. Sepanjang pekan lalu, saham-saham besar, terutama perbankan dan tambang milik konglomerat, jadi sasaran empuk. Bank Central Asia (BBCA) catat net sell asing terbesar, sekitar Rp8,12 triliun. Tekanan juga keras ke sektor tambang. Bumi Resources, misalnya, anjlok lebih dari 28 persen dan dilepas asing sekitar Rp1,49 triliun.

Padahal, BUMI dan Petrosea sebelumnya digadang-gadang bakal masuk indeks MSCI bulan Februari ini. Tapi rencana itu mentah. Semua tertahan gara-gara isu free float dan transparansi kepemilikan ini.

Lalu, bagaimana respons regulator? OJK dan Self Regulatory Organization (SRO) bilang sedang menyiapkan langkah penataan. Data kepemilikan saham yang lebih rinci katanya sudah diserahkan ke MSCI. Proses penyesuaian masih akan berjalan.

Yang lebih penting, SRO konon sedang menyiapkan aturan baru: free float minimum 15 persen. Aturan ini akan berlaku baik untuk perusahaan yang mau IPO maupun yang sudah listing. Buat yang enggak sanggup memenuhi? Regulator menyiapkan mekanisme exit policy. Tujuannya jelas, mau bikin pasar lebih sehat dan berkelanjutan.

Jadi, situasinya lagi menegangkan. Di tengah tekanan pasar dan transisi kebijakan, semua mata kini tertuju pada langkah konkret regulator. Bagaimana mereka menuntaskan persoalan free float ini akan sangat krusial. Bukan cuma buat kredibilitas pasar modal dalam negeri, tapi juga buat menjaga posisi Indonesia di peta investasi global.

Pada akhirnya, keputusan beli atau jual ya kembali ke tangan investor masing-masing.