Fokusnya adalah menyuntikkan likuiditas lebih besar ke pasar. Caranya? Dengan menaikkan aturan minimum free float saham.
"Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," jelas Airlangga.
Kalau kebijakan ini jalan, porsi saham yang beredar di publik otomatis membesar. Harapannya jelas: transparansi makin kuat, perdagangan lebih likuid, dan integritas bursa terjaga. Itu poin pertama.
Langkah kedua tak kalah krusial: aturan transparansi kepemilikan saham akan diperketat. Pemerintah berkomitmen memberikan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) kepada MSCI. Ini langkah untuk membangun kepercayaan, menunjukkan bahwa Indonesia serius membereskan tata kelola pasar modalnya.
Pertemuan Senin depan, meski virtual, jadi penentu. Bukan sekadar formalitas, tapi ujian komitmen nyata di depan pemain global.
Artikel Terkait
Gangguan Pasokan Timur Tengah Ancam Kerek Harga Aluminium
Pajak Rokok DKI Alokasikan Minimal 50% untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Bapanas Pastikan Stok Daging Nasional Melimpah Jelang Idulfitri
Saham Asia Menguat Didorong AI, Waspada Gejolak Harga Minyak