Menteri Pertanian Turun Tangan Usai Pedagang Daging Mogok Tiga Hari

Pedagang daging sapi di Jabodetabek baru saja mogok berjualan. Aksi itu berlangsung tiga hari, dari Kamis sampai Sabtu. Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung turun tangan. Dia berjanji akan menelusuri laporan dan tak segan menindak siapa pun yang ketahuan main-main dengan harga.

Lantas, apa pemicunya? Menurut Wahyu Purnama, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Jakarta, salah satu biang keroknya adalah harga sapi timbang hidup dari feedloter yang dinilai kelewat tinggi. Itu yang bikin para pedagang angkat kaki.

Dengan temuan awal itu, Amran sudah ancang-ancang. "Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main. Aku yang cabut," tegasnya.

Namun begitu, ceritanya ternyata tak sesederhana itu. Dari pihak feedloter sendiri, ada pengakuan lain yang disampaikan ke Amran. Mereka bilang, harga jual ke pedagang dan Rumah Potong Hewan (RPH) sebenarnya masih di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Nah, karena ada dua klaim yang berbeda, Amran memutuskan untuk melibatkan Satgas Pangan. Tujuannya jelas: untuk mengusut tuntas siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. "Kami sudah suruh cek. Siapa yang bermain? Apakah penggemukannya? Atau distributornya atau siapa? Satgas kami sudah minta langsung turun cek dan pasti ketemu nanti," ujar Amran penuh keyakinan.

Untungnya, situasi perlahan mulai mencair. Amran menyebut bahwa asosiasi pedagang sudah sepakat untuk kembali berjualan, meski waktu pastinya belum dirinci. "Tadi malam sudah ketemu, sudah sepakat jual lagi," katanya.

Di sisi lain, ada satu lagi persoalan yang sempat disinggung Amran. Dia merespons keresahan para pengusaha pengolahan daging soal pemotongan kuota impor daging swasta di tahun 2026. Kuota mereka dipangkas drastis, jadi cuma 30 ribu ton dari total 297 ribu ton.

Kebijakan ini, kata Amran, punya alasan strategis. Dengan memberi porsi impor lebih besar ke BUMN, pemerintah punya alat untuk intervensi pasar saat harga melonjak tak terkendali.

"Dan ini, ingat, yang diimpor oleh BUMN itu untuk rakyat. Bener nggak? Untuk rakyat kan? Bukan untuk konsumsi BUMN, untuk intervensi pasar," jelasnya.

Amran kemudian mempertanyakan, "Kalau terjadi lonjakan harga yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Tetapi (kalau) semua dipegang oleh swasta?"

Argumennya sederhana: sebelumnya kuota swasta jauh lebih dominan. Sekarang, dengan adanya peran BUMN, diharapkan stabilitas harga bisa lebih terjaga.