Pemerintah Pangkas Target Produksi Nikel dan Batu Bara di 2026
Pemerintah punya rencana baru untuk dua komoditas andalan: nikel dan batu bara. Lewat RKAB 2026, produksi keduanya bakal dikurangi. Tujuannya jelas, mendongkrak harga yang selama ini tertekan. Langkah ini dinilai tepat, tapi dengan satu catatan penting: butuh koordinasi dengan negara produsen lain.
Menurut sejumlah saksi, komunikasi itu kunci. "Ini langkah pengendalian suplai, sih. Tapi bukan satu-satunya cara," ujar Bisman Bakhtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).
Ia menambahkan, "Harus dibarengi langkah lain. Termasuk juga perlu ngobrol dengan negara-negara produsen lain. Biar nggak cuma volume yang turun, tapi harga bisa naik signifikan."
Tanpa itu, upaya pemerintah bisa sia-sia. Bisman memproyeksi penurunan harga masih akan berlanjut, terutama untuk nikel dan batu bara. Penyebabnya beragam.
Permintaan global lagi lesu. Untuk batu bara, ada faktor transisi energi yang bikin demand menyusut. Nikel? Nasibnya tak jauh beda. "Enggak jadi dipakai secara masif untuk baterai EV kayak yang dibayangkan sebelumnya," jelas Bisman. Sentimen terkuat tetap kelebihan pasokan dan ekonomi global yang lambat.
Di sisi lain, pengamat energi Tumbur Parlindungan sepakat langkah pemerintah sudah pada jalur yang benar. Tapi ia tak menampik realitas di lapangan: permintaan nikel memang lagi turun.
"Sehingga harga terkoreksi," katanya.
"Awalnya nikel jadi mineral utama untuk baterai EV. Tapi sekarang, banyak teknologi yang lebih baik muncul, nggak lagi bergantung sama nikel sebagai bahan baku inti."
Langkah pemangkasan ini sendiri bukan tanpa alasan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah mengumumkan rencana itu sebagai respons atas tren harga yang terus melorot sepanjang 2025.
"Semuanya kita pangkas, bukan cuma nikel, batu bara pun kita pangkas," tegas Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (19/12) lalu.
Alasannya sederhana: mengatur supply and demand. "Hari ini harga batu bara anjlok semua," ungkapnya.
Dia memberi gambaran. Jumlah batu bara yang diperdagangkan global sekitar 1,3 miliar ton. Indonesia, produsen utama, memasok hampir setengahnya: 500-600 juta ton.
"Gimana harganya nggak jatuh?" ujarnya retoris. "Jadi kita akan mengatur. Tujuannya apa? Pengusahanya dapat harga yang baik. Negara juga dapat pendapatan yang baik."
Jadi, langkahnya sudah diambil. Tinggal eksekusi dan diplomasinya. Hasilnya? Kita lihat saja nanti.
Artikel Terkait
Wall Street Melemah, Sektor Teknologi Tertekan oleh Kekhawatiran AI dan Data Pasar Tenaga Kerja
OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal, Naikkan Batas Free Float Jadi 15%
IHSG Turun 0,53% ke 8.103,88, Mayoritas Sektor Terkoreksi
Rupiah Melemah ke Rp16.842 per Dolar Dihantam Sentimen Geopolitik Timur Tengah