PP Presisi: Saham BUMN Konstruksi yang Melonjak 133% Sepanjang 2025

Kalau bicara soal saham konstruksi dan pertambangan, nama PP Presisi (PPRE) pasti sering muncul. Tapi, siapa sebenarnya yang memegang kendali perusahaan ini? Jawabannya cukup jelas: PPRE adalah anak usaha dari PT PP Tbk (PTPP), yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jadi, bisa dibilang, saham emiten ini pada akhirnya dimiliki oleh negara.

Perjalanan perusahaan ini cukup panjang. Awalnya, pada 2004, mereka berdiri dengan nama PT Prima Jasa Aldodua yang fokus pada jasa penyewaan peralatan biasa. Namun, bisnis mereka berkembang pesat. Menurut informasi dari laman resmi perusahaan, transformasi besar terjadi sekitar 2015. Saat itulah mereka diakuisisi oleh PTPP, lalu banting setir ke penyewaan alat berat skala besar dan berganti nama menjadi PP Peralatan Konstruksi sebelum akhirnya menjadi PP Presisi seperti sekarang.

Kini, usahanya terkonsentrasi pada dua sektor utama: pertambangan dan pekerjaan sipil. Mereka punya empat lini bisnis yang saling terkait. Pertama, tentu saja jasa pertambangan untuk komoditas seperti batu bara dan nikel. Lalu ada pekerjaan sipil, pekerjaan struktur, dan tentunya, penyewaan alat berat yang jadi tulang punggung awal mereka.

Ruang lingkup kerjanya sangat luas. Di sektor tambang, mereka menangani mulai dari pengupasan tanah, pengangkutan material, hingga pemeliharaan infrastruktur pendukung. Sementara di pekerjaan sipil, daftar proyeknya bisa bikin pusing. Mulai dari pembangunan bandara, pelabuhan, rel kereta, bendungan, hingga jalan tol. Mereka terlibat dari hulu ke hilir, dari pembukaan lahan sampai pengecoran beton.

Beberapa proyek besutan mereka cukup terkenal. Ambil contoh runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, konstruksi Bandara Kediri, hingga dermaga untuk IKN Nusantara dan Pelabuhan Patimban. Untuk mendukung semua pekerjaan itu, hingga Oktober 2025 mereka punya armada yang tidak main-main: 1.398 unit alat berat siap kerja.

Performanya juga terlihat cukup solid. Hingga pertengahan 2025, mereka berhasil mengantongi kontrak baru senilai Rp3,2 triliun. Mayoritas, hampir 90 persen, datang dari segmen jasa pertambangan dan konstruksi.