Hutama Karya Resmi Garap Kawasan MA dan MPR di IKN, Desainnya Sarat Makna Nusantara

Pada Kamis lalu, tepatnya 4 Desember 2025, PT Hutama Karya (Persero) akhirnya menandatangani kontrak resmi untuk membangun dua kawasan vital di Ibu Kota Nusantara. Proyeknya? Bangunan dan kawasan untuk lembaga tinggi negara: Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Acara penandatanganan berlangsung di Ruang Serbaguna, Kantor Kemenko IV, Tower 1 – KIPP IKN, bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Hadir dalam momen itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, didampingi sejumlah pejabat seperti Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Aswin Grandiarto Sukahar. Dari sisi Hutama Karya, tampak Direktur Operasi II Gunadi dan EVP Divisi Gedung Nyoman Endi Mahendra. Manajemen dari dua konsorsium pelaksana proyek, yaitu KSO Hutama Karya-Wijaya Karya-BAP dan Hutama Karya-Jaya Konstruksi, juga tak ketinggalan.

Nah, untuk proyek Gedung Mahkamah Agung beserta Plaza Keadilannya, pengerjaan akan dilakukan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi. Mereka akan membangun di atas lahan seluas hampir 80 hektar, dengan total luas bangunan mencapai 55.752 meter persegi. Fasilitas ini nantinya bakal menampung operasional peradilan nasional, lengkap dengan ruang sidang dan pusat layanan publik. Yang menarik, gedung ini akan terhubung langsung dengan Plaza Yudikatif, sebuah ruang publik formal di jantung kawasan pemerintahan IKN.

Dari segi desain, arsitekturnya memang dibuat spesial. Pendekatan modern dipadukan dengan identitas Nusantara, menciptakan kesan yang unik. Fasad gedung, misalnya, akan dihiasi panel bermotif Talawang khas Suku Dayak. Motif ini bukan sekadar hiasan, lho, tapi juga dimaknai sebagai simbol "pelindung keadilan".

Material yang dipilih pun tak kalah penting. Batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis sengaja digunakan untuk memperkuat karakter lokal. Bahkan, motif tenun Nusantara diterapkan pada overstek yang berfungsi sebagai peneduh matahari, sekaligus mendukung efisiensi energi.

Konsep bangunan panggung atau pilotis juga diadopsi. Tujuannya jelas: agar sirkulasi udara lebih lancar dan tercipta area terbuka di bawahnya. Semua elemen tradisional ini ternyata terintegrasi dengan teknologi canggih, seperti Intelligent Sun Control System pada fasad gedung.

Di sisi lain, proyek untuk Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan dikerjakan oleh konsorsium berbeda, yaitu KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP. Total luas konstruksinya lebih besar, sekitar 74.196 meter persegi. Kawasannya tak cuma berisi gedung utama, tapi juga museum, masjid, dan berbagai fasilitas pendukung. Lokasinya nanti bakal terhubung dengan Plaza Demokrasi atau yang disebut juga Serambi Musyawarah.

Secara arsitektur, Gedung MPR sengaja dirancang dengan karakter institusional yang kuat. Konsep rumah panggung kembali diangkat untuk memberi kesan agung dan terbuka. Mereka juga merespons kontur lahan yang ada. Sentuhan budaya muncul lewat aksen Wastra Nusantara di area drop-off.

Prinsip "Breathable" dan fitur ramah lingkungan seperti sky garden, panel photovoltaic, dan sistem penampungan air hujan diterapkan. Pendekatan Modern Nusantara ini diharapkan bisa menciptakan bangunan yang relevan dan berumur panjang, sekaligus menjadi ikon baru kawasan legislatif.