Redenominasi Rupiah: Proses Panjang yang Butuh Persiapan Matang

Wacana penyederhanaan nilai mata uang Rupiah atau redenominasi kembali mencuat. Isu seperti mengubah nominal Rp1.000 menjadi Rp1 ini ramai diperbincangkan publik. Namun, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa kebijakan redenominasi tidak dapat dijalankan dalam waktu singkat.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa implementasi redenominasi memerlukan proses persiapan yang sangat panjang. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Perry menjelaskan bahwa fokus pemerintah dan BI saat ini adalah menjaga stabilitas perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," jelas Perry Warjiyo.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Ia menegaskan bahwa kewenangan penuh atas kebijakan redenominasi sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan bukan merupakan inisiatif Kementerian Keuangan.

"Itu kebijakan bank sentral dan akan diterapkan sesuai waktunya. Itu bukan urusan Menteri Keuangan, tetapi kewenangan bank sentral," tegas Purbaya.

Apa Itu Redenominasi Rupiah?

Redenominasi adalah proses penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya. Secara sederhana, nilai barang tidak berubah, hanya digit angka pada mata uangnya yang dipotong. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 akan berubah menjadi Rp1.

Tujuan Redenominasi

Kebijakan ini umumnya dilaksanakan ketika perekonomian suatu negara berada dalam kondisi stabil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, menjaga stabilitas daya beli masyarakat, dan memperkuat kredibilitas mata uang Rupiah di kancah perdagangan internasional.

Dengan demikian, meski wacana redenominasi Rupiah terus mengemuka, realisasinya masih membutuhkan kajian mendalam dan waktu yang tepat dari otoritas yang berwenang.