Government Shutdown AS 2018 Resmi Berakhir, Dampaknya Masih Terasa
Pemerintah federal Amerika Serikat akhirnya kembali beroperasi setelah mengalami penutupan atau government shutdown terlama dalam sejarah negara tersebut. Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani Rancangan Undang-Undang Anggaran yang mengakhiri kebuntuan politik selama 43 hari.
Dampak Krisis Government Shutdown terhadap Masyarakat
Selama periode penutupan pemerintah, berbagai layanan publik mengalami gangguan signifikan. Krisis ini mengakibatkan penghentian bantuan pangan bagi jutaan warga Amerika, pembatalan ribuan penerbangan domestik, serta memaksa pegawai federal bekerja tanpa menerima gaji selama lebih dari satu bulan.
Proses Pemulihan Pasca Government Shutdown
Meskipun pemerintah federal telah kembali beroperasi, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Para ahli memperkirakan diperlukan beberapa hari hingga minggu untuk menormalkan kembali sistem birokrasi yang sempat lumpuh sejak tanggal 1 Oktober.
Bidang transportasi udara menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Pihak berwenang memperkirakan diperlukan sekitar satu minggu untuk mencabut seluruh pembatasan penerbangan yang sebelumnya diterapkan di berbagai bandara besar di seluruh Amerika Serikat.
Dampak Ekonomi Government Shutdown
Penutupan pemerintah memberikan tekanan berat terhadap perekonomian Amerika Serikat. Menurut perkiraan Kantor Anggaran Kongres (CBO), shutdown selama enam minggu berpotensi menurunkan pertumbuhan produk domestik bruto riil sebesar 1,5 poin persentase pada kuartal tersebut.
Namun demikian, para analis memperkirakan sebagian dari kerugian ekonomi tersebut akan pulih pada awal tahun berikutnya, seiring dengan berjalannya kembali program-program pemerintah dan pembayaran gaji tertunggak kepada pegawai federal.
Proses Pengesahan Anggaran
Keputusan untuk mengakhiri government shutdown terjadi setelah DPR AS menyetujui pendanaan sementara hingga tanggal 30 Januari. Hasil voting menunjukkan 222 suara mendukung dan 209 suara menolak rancangan anggaran tersebut.
Proses pengesahan ini tidak berjalan mulus karena sebagian besar anggota Partai Demokrat menentang rancangan anggaran dengan alasan tidak memasukkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan dalam program Affordable Care Act yang dijadikan tuntutan utama mereka.
Artikel Terkait
Bukalapak Simpan Rp 4,3 Triliun Dana IPO di Deposito dan Obligasi Negara
Bea Cukai Banten Resmikan NICE PIK 2 Sebagai Tempat Pameran Berikat
DSSA Rencanakan Stock Split 1:25 untuk Turunkan Harga Saham
DSSA Rencanakan Stock Split 1:25 untuk Dongkrak Likuiditas Saham