Kemandirian Energi Dusun Kedungrong: Antara Teknologi dan Partisipasi Warga

Ketenaran Dusun Kedungrong di Kulon Progo kembali mencuat saat pemadaman listrik bergilir melanda Jawa pada pertengahan 2026. Di tengah krisis pasokan, dusun ini justru mampu bertahan berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang telah beroperasi sejak 2012. Namun, di balik sorotan media tentang listrik murah dan stabil, ada kisah yang lebih dalam: bagaimana teknologi energi terbarukan menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat.

Pada November 2016, tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY) tiba di Kedungrong. Mereka disambut hangat warga untuk meneliti pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi PLTMH. Riset yang didanai British Council ini berawal dari pertanyaan sederhana: bagaimana teknologi energi terbarukan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial? Apa mimpi warga dengan hadirnya PLTMH? Kini, satu dekade kemudian, pengalaman itu kembali relevan.

Narasi yang beredar saat ini umumnya bertumpu pada dua hal: biaya listrik murah dan pasokan yang stabil. Keduanya layak diapresiasi, terutama di tengah ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Namun, ada aspek penting yang kerap terlewat. Pemerintah, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY (PUPESDM) dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), lebih fokus pada pembangunan sarana PLTMH. Proses adopsi teknologi baru itu kurang mendapat perhatian mendalam.

Penelitian tim FISIP UAJY pada 2016–2018 di Kedungrong dan beberapa dusun lain menemukan bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi banyak berkonsentrasi pada aspek teknis, seperti pembangunan dan pemeliharaan PLTMH. Aspek sosial cenderung terabaikan. Padahal, untuk menjamin keberlangsungan operasional, komunitas warga membutuhkan pendampingan agar perkembangan dusun berbasis teknologi baru selaras dengan nilai dan budaya setempat. Pembangunan sering kali hanya dilihat dari kacamata pihak luar, dengan komunikasi satu arah dan indikator fisik semata.

Cara pandang itu membuat kisah Kedungrong perlu dibaca lebih hati-hati. PLTMH memang hadir sebagai teknologi, tetapi begitu menjadi bagian dari kehidupan warga, ia tidak lagi sekadar benda. Teknologi itu menjelma menjadi bagian dari kehidupan sosial dusun. Dalam kajian komunikasi pembangunan, kehadiran teknologi baru tidak cukup dipahami sebagai proses difusi inovasi. Rogers (1983) memberi dasar penting tentang bagaimana inovasi dikenalkan dan diterima. Namun, dalam konteks pembangunan komunitas, penerimaan belum tentu berarti keterlibatan.

Komunikasi Partisipatif

Pada titik ini, komunikasi pembangunan perlu bergerak lebih jauh. Freire (1970) mengingatkan bahwa dialog harus dikedepankan agar masyarakat tidak menjadi objek dari pihak yang merasa lebih tahu. Partisipasi warga dapat tumbuh ketika ada dorongan dialog dari aktor lokal, meskipun dalam praktiknya pengurus lokal kadang masih dominan menentukan arah percakapan.

Pengalaman adopsi PLTMH di Kedungrong menunjukkan pentingnya komunikasi partisipatif. Keberhasilan pemerintah menghadirkan PLTMH perlu diikuti dengan upaya membangun proses sosial. Warga dapat menerima manfaat, tetapi belum tentu sejak awal ikut membayangkan bagaimana teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan dusun. Perbedaan antara menerima dan ikut memiliki inilah yang sering terlewat dalam banyak program pembangunan.

Penelitian pada 2016 juga mengungkap bahwa pertanyaan tentang mimpi warga dengan hadirnya PLTMH menjadi pintu masuk penting. Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi dari sana percakapan warga tidak berhenti pada tarif listrik murah. Sebagian warga membicarakan rasa aman pada malam hari, sebagian lain melihat peluang kegiatan ekonomi kecil. Ada pula yang merasa bangga karena dusun mereka mampu mengelola potensi air menjadi sumber energi.

Pada titik ini, metode appreciative inquiry menjadi relevan. Cooperrider dan Srivastva (1987) memperkenalkan pendekatan ini untuk membaca kekuatan yang sudah ada dalam komunitas. Alih-alih mengidentifikasi masalah, warga diajak mengidentifikasi pengalaman baik yang sudah terjadi. Dalam konteks Kedungrong, cara pandang ini membantu melihat PLTMH bukan hanya sebagai contoh pemanfaatan air, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membaca daya sosial masyarakat.

Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup berhenti pada sosialisasi. Canel dan Luoma-aho (2019) menempatkan komunikasi pemerintah sebagai proses membangun relasi antara negara dan warga. Dalam proyek berbasis komunitas, pemerintah perlu hadir sebagai fasilitator. Yudarwati dan Gregory (2022) menyebut pentingnya pergeseran dari power over the public menuju power with the public.

Maka, ketika Kedungrong kembali terkenal pada momen pemadaman listrik bergilir, narasi kemandirian energi perlu dibaca secara lebih utuh. Kemandirian itu tidak hanya lahir dari turbin yang bekerja, tetapi juga dari komunikasi yang membuat warga merasa ikut memiliki.