Pemerintah Akan Setop Impor Baju Bekas, Importir Terancam Blacklist

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengumumkan rencana penghentian impor pakaian bekas atau barang bekas. Kebijakan pelarangan impor baju bekas ini bertujuan untuk memberantas peredaran barang ilegal dan sekaligus melindungi industri tekstil dalam negeri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Langkah konkret yang akan diambil adalah dengan memasukkan para importir atau pemasok pakaian bekas ke dalam daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, mereka tidak akan diizinkan lagi untuk melakukan aktivitas impor barang apapun.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya langsung di Kementerian Keuangan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengetahui identitas para pelaku impor baju bekas tersebut dan siap memberikan sanksi tegas.

Dampak pada Pasar Thrifting dan UMKM

Kebijakan ini dipastikan tidak akan mematikan pasar thrifting lokal seperti Pasar Senen. Purbaya menjelaskan bahwa pasokan barang bekas yang hilang akan digantikan oleh produk dari produsen dalam negeri.

Tujuan utama dari larangan impor pakaian bekas ini adalah untuk memajukan sektor ekonomi domestik yang legal dan berizin. Fokusnya adalah pada penguatan UMKM lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja di sektor produksi tekstil dalam negeri.

Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali industri tekstil lokal yang selama ini tertekan oleh masuknya barang-barang impor, terutama pakaian bekas ilegal.