Dugaan Korupsi Proyek Whoosh: Boni Hargens Tegaskan Tidak Ada Bukti Hukum

Pengamat politik Boni Hargens menanggapi polemik dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Dalam pernyataannya, Boni menegaskan pentingnya semua pihak tidak membuat asumsi tanpa dasar.

Pentingnya Landasan Fakta Hukum

Menurut Boni, setiap klaim harus dilandasi fakta dan bukti hukum yang jelas. "Sampai hari ini saya tidak melihat bukti-bukti yang mengarah pada adanya tindak pidana korupsi di Whoosh," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara di iNews.

Prinsip Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Boni menekankan pentingnya menghormati asas legalitas hukum pidana. "Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya. Pertanyaannya, di mana pidana di dalam Whoosh?" tegasnya. Dia menambahkan bahwa jika ada indikasi, harus melalui proses penyelidikan yang benar.

Peringatan Terhadap Kesimpulan Prematur

"Jangan langsung jumping to conclusion ada korupsi di Whoosh. Itu menyalahi logika hukum pidana," kata Boni menegaskan.

Pandangan Berbeda: Dugaan Transaksi Gelap

Sebelumnya, analis sosial politik UNJ Ubedilah Badrun menyoroti dua indikator yang menimbulkan dugaan transaksi gelap dalam proyek Whoosh:

Perubahan Skema Pembiayaan

Perubahan dari skema business to business (B2B) menjadi business to government (B2G) melalui revisi Perpres, yang memungkinkan penggunaan APBN dalam proyek.

Perubahan Mitra dan Bunga

Perpindahan dari kerja sama dengan Jepang (bunga 0,1%) ke China dengan bunga yang meningkat dari 2% menjadi 3,4%.

Kedua indikator ini, menurut Ubed, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik perubahan kebijakan dalam proyek kereta cepat Whoosh.