APBD Banten 2027 Diproyeksikan Turun Jadi Rp 9,51 Triliun, Gubernur Minta Jajaran Efisien

- Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:20 WIB
APBD Banten 2027 Diproyeksikan Turun Jadi Rp 9,51 Triliun, Gubernur Minta Jajaran Efisien

Pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 turun menjadi Rp 9,51 triliun, dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 10,27 triliun. Penurunan ini dipicu oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 9,51 triliun lebih. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp 9,49 triliun lebih, sehingga terdapat surplus sekitar Rp 13,39 miliar.

Gubernur Banten Andra Soni mengakui kondisi fiskal tahun depan mengalami penurunan. Namun, ia tetap optimistis dan meminta jajarannya untuk beradaptasi.

"Pada tahun 2027, kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kita harus tetap optimistis," kata Andra dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Menghadapi situasi ini, Andra meminta seluruh perangkat daerah melakukan efisiensi dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif.

"Memicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi belanja agar tepat sasaran. Anggaran harus difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran. Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat," katanya.

Andra berharap anggaran 2027 mampu meningkatkan pelayanan publik. Ia pun mengajak semua pihak, khususnya DPRD Banten, untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.

"Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten," katanya.

Editor: Agus Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags