Ekonom Soroti Inefisiensi Birokrasi dan Ketidakpastian Regulasi Hambat Daya Saing

Ekonom Ferry Latuhihin menilai struktur pemerintahan yang terlalu gemuk menjadi salah satu penghambat utama daya saing ekonomi Indonesia, selain masalah infrastruktur yang membuat biaya logistik nasional dua hingga tiga kali lebih mahal dibanding negara tetangga.

Ferry membandingkan jumlah menteri dan wakil menteri Indonesia yang mencapai 108 orang dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki 16 menteri, meski berstatus negara maju. Menurutnya, besarnya struktur kabinet ini mencerminkan inefisiensi birokrasi yang membebani anggaran negara.

Ia juga menyoroti ketidakpastian regulasi yang kerap berubah mendadak, seperti wacana perubahan Rencana Kerja dan Biaya (RKAB) tambang serta rencana pengenaan pajak bagi kendaraan listrik yang sebelumnya bebas pajak. Kondisi ini, menurut Ferry, membuat pelaku usaha kesulitan melakukan perencanaan jangka panjang.

Tak hanya itu, Ferry mempertanyakan rencana pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PTDSI) yang disebut akan mengambil alih peran ekspor sejumlah komoditas mulai 2027 dengan alasan mencegah praktik under-invoicing. Ia meragukan kesiapan operasional dan pendanaan badan tersebut, mengingat jumlah pelaku ekspor batu bara, sawit, dan feroaloi yang mencapai ratusan perusahaan, serta belum adanya kepastian bahwa importir di luar negeri bersedia bertransaksi dengan skema baru tersebut.

"Birokrasi kita ini bakar duit, sangat tidak efisien," ujar Ferry dalam kanal YouTube-nya yang diunggah Ahad (5/7/2026).