Hashim Akui Banyak Program Pemerintah Terkendala Implementasi

- Selasa, 07 Juli 2026 | 00:00 WIB
Hashim Akui Banyak Program Pemerintah Terkendala Implementasi

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengakui tidak semua program pemerintah berjalan mulus. Menurutnya, hambatan terbesar justru muncul pada tahap implementasi.

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam peluncuran Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

“Terus terang saja banyak program-program pemerintah Prabowo Gibran, tujuannya mulia, bagus sekali tujuannya, tapi kita harus akui beberapa program terhalangi dengan implementasi. Kerja nyata bagus, tujuan mulia, tapi implementasinya kurang baik,” kata Hashim.

Meski demikian, adik Presiden Prabowo Subianto itu menilai program perdagangan karbon kehutanan justru menjadi pengecualian. Ia menyebut program ini berjalan cepat dan nyaris sempurna berkat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.

“Program ini yang paling cepat dan saya bisa katakan program ini yang sempurna, tidak ada cacat. Luar biasa,” ujarnya. “Program ini lintas departemen, lintas kementerian, lintas lembaga, lintas sektoral, dan ini yang paling berhasil. Luar biasa ini, kita berbangga,” lanjutnya.

Hashim secara khusus mengapresiasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai mampu mengakselerasi implementasi perdagangan karbon hingga menghasilkan proyek yang siap diperdagangkan. Dengan demikian, peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) perdagangan karbon di sektor kehutanan pada 9 Juli mendatang dapat langsung berjalan.

“Pak Raja Juli luar biasa. Hari Kamis tidak omon-omon, sudah ada yang bisa diperdagangkan. Kamis depan ini luar biasa. Ini kita berbangga,” kata dia.

Peluncuran perdagangan karbon kehutanan melalui skema Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca menandai dimulainya perdagangan karbon pada proyek-proyek yang telah memenuhi persyaratan. Implementasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan pasar karbon Indonesia sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.

Editor: Hendra Wijaya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags