Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu langkahnya adalah mengoordinasikan usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
Tahun ini, pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni. Angka itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, daerah-daerah diminta memberikan usulan secara by name dan by address. Usulan itu nantinya akan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS,” ujar Mendagri kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan. Mekanisme serupa berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan yang menargetkan 15.000 rumah tidak layak huni.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu [dari daerah perbatasan] dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak [mengecek],” jelasnya.
Untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan. Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” tandas Mendagri.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS. Ia menyebutkan salah satu dukungan Mendagri yaitu membantu pihaknya berkoordinasi dengan para kepala daerah. “Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik,” ujarnya.
Artikel Terkait
Ibas Tinjau Program BSPS di Pacitan, Tegaskan Pentingnya Rumah Layak bagi Keluarga
Satgas PRR Usul Dua Kebijakan Percepat Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Sumatera
Kementerian PKP Targetkan Penyerapan Anggaran 97,48 Persen hingga Akhir 2026
Mendagri Tito Karnavian: Pengelolaan Perbatasan Bukan Sekadar Isu Wilayah, tapi Wajah Negara