Sebanyak 434 kepala desa dari 20 provinsi mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan I yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Program ini dirancang sebagai kuliah kilat untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan inovasi di tingkat desa.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menyebut program ini merupakan langkah konkret hasil kolaborasi antara Kemendagri, UI, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. "Kami berharap para kepala desa mampu membawa inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).
Pembukaan kegiatan berlangsung di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, pada Selasa (30/6/2026). Acara dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rektor UI Heri Hermansyah, jajaran pimpinan UI, pejabat Kemendagri, serta akademisi. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan program KDMK bertujuan menjembatani ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi perguruan tinggi agar dapat diterapkan dalam pembangunan desa. Kepala desa diharapkan mampu menggali potensi lokal dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. "Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Bima Arya. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi kunci untuk berbagai tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi, hingga inovasi pelayanan publik.
Usai pembukaan, para peserta mengikuti perkuliahan yang dibagi ke dalam 17 kelas. Materi difokuskan pada enam bidang inovasi: pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekowisata, ekonomi dan infrastruktur, mitigasi bencana serta kesehatan, pendidikan dan digitalisasi, serta perikanan dan peternakan.
Artikel Terkait
Wamendagri Dorong Kepala Desa Melek Data Lewat Kolaborasi dengan Kampus
MA Kabulkan Kasasi Rektor UI, Sanksi Promotor Disertasi Bahlil Tetap Sah