Mahfud MD: Polri Harus Berubah atau Berantakan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyampaikan pesan tegas di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Ia menekankan bahwa Polri merupakan instrumen konstitusional negara yang harus terus diperkuat, bukan dihancurkan, meskipun kinerjanya dianggap buruk dalam satu masa tertentu.

"Oleh sebab itu, seburuk apapun kinerja Polri pada satu penggalan waktu, misalnya sekarang, atau tahun kemarin, atau tahun depan, pilihan kita bukan menghancurkan Polri. Tapi, harus menguatkannya agar terus hadir secara profesional dengan watak dan wajah Tribrata Polri," ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa (30/06/2026).

Tribrata, menurut Mahfud, adalah tiga sumpah yang menjadi pedoman Polri: bakti kepada nusa dan bangsa, bakti kepada kemanusiaan, serta bakti kepada keadilan dan peradaban. Ia berharap ketiga sumpah itu lebih banyak ditampilkan oleh seluruh elemen kepolisian ke depan.

"Yang kemarin yang jelek dibuang, yang baik ditingkatkan lagi. Selamat Hari Bayangkara Polri ke-80, tanggal 1 Juli 2026," kata Mahfud.

Dalam kesempatan terpisah, Mahfud yang pernah menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam proses memperbaiki institusi Polri. Menurutnya, Polri hanya memiliki dua pilihan: berubah atau berantakan.

"Ini saatnya polisi ini dihadapkan pada pilihan, mau berubah atau tidak? Kalau tidak mau berubah ya akan lewat, semuanya akan berantakan lagi, bukan hanya polisinya, ketatanegaraan kita juga akan berantakan lagi kalau polisi tidak mau berubah," kata Mahfud dalam program Ruang Sahabat, Sabtu (29/11/2025).

Ia menilai sorotan publik terhadap polisi saat ini sangat luar biasa. Namun, di balik berbagai pengungkapan keburukan, publik juga menaruh harapan besar pada Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dibentuk.

"Saya keliling, didatangi banyak orang, ternyata banyak sekali polisi itu pintar-pintar dan bagus. Cuma itu, sering tidak berani bilang ke atasan karena hubungan komandonya keras. Lalu, di samping ada sumpah berani melawan atasan kalau salah, ada juga sumpah lain, Satya Prabu, kira-kira ini diperlawankan, disalahtafsirkan," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, publik menitipkan harapan pada komisi percepatan reformasi. Ia meyakini masih ada jalan untuk mewujudkan reformasi Polri secara nyata, salah satunya dengan menanamkan kembali doktrin-doktrin lama yang sebenarnya sudah baik dan masih relevan, seperti Tribrata dan Catur Prasetya.

"Melalui doktrin-doktrin lama, doktrin polisi itu kan sudah bagus, Tribrata, Catur Prasetya, ternyata ada itu juga kode etik, tapi disalahartikan," kata Mahfud.