BMKG: Wilayah Ini Paling Terdampak El Nino, Waspada hingga Oktober 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino akan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan, dengan dampak paling signifikan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan disebut sebagai daerah yang paling berpotensi mengalami kekeringan.

Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diprediksi berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa El Nino yang mulai terdeteksi sekitar April atau Mei tahun ini diperkirakan baru akan berakhir pada Mei tahun depan.

“El Nino ini fenomenanya terjadi kurang lebih selama 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi,” ucap Faisal di Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Dampak Multi-Sektor

Selain sektor pertanian dan ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas. Di sektor pangan dan pertanian, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air.

Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.