Gubernur Pramono Harap Tekanan Ekonomi dan Geopolitik Mereda Saat Jakarta Genap 500 Tahun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapannya agar situasi geopolitik global dan tekanan ekonomi yang tengah melanda dunia dapat mereda saat Jakarta genap berusia 500 tahun atau lima abad pada 2027 mendatang. Harapan itu ia sampaikan di tengah perayaan ulang tahun ke-499 Ibu Kota yang jatuh pada hari ini.

“Mudah-mudahan Jakarta yang berumur 499 tahun, tahun depan akan 500 tahun, dan di dalam 500 tahun mudah-mudahan suasana geopolitiknya dan tekanan ekonominya tidak seperti sekarang. Mudah-mudahan lebih baik,” kata Pramono dalam sambutannya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).

Di hadapan para tamu undangan, Pramono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi dinamika ekonomi serta geopolitik yang tidak menentu. Ia menilai kerja sama yang telah terjalin selama ini sudah berjalan dengan baik dan harus terus diperkuat.

“Koordinasi kerja sama Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Pusat alhamdulillah selama ini juga berjalan dengan baik. Dan kita akan terus membangun Jakarta menjadi lebih aman, nyaman, dan lebih menarik bagi siapa pun,” ujarnya.

Menurut Pramono, perayaan 500 tahun Jakarta tidak boleh sekadar seremoni. Momen itu harus menjadi titik tolak untuk memperkuat posisi Ibu Kota sebagai kota global yang inklusif dan nyaman bagi seluruh warganya. Ia ingin Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai tempat yang layak huni bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut memaparkan sejumlah program prioritas yang tetap dijalankan Pemprov DKI Jakarta di tengah tekanan ekonomi. Program-program itu mencakup bantuan sosial untuk masyarakat miskin, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, hingga upaya perluasan lapangan kerja.

Pramono menegaskan, keberpihakan kepada kelompok masyarakat rentan tidak boleh berubah, apa pun kondisi ekonomi global yang sedang dihadapi. Komitmen itu, menurutnya, adalah harga mati yang harus dijaga oleh pemerintah daerah.

“Bagi masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, pemutihan ijazah, bantalan sosial, pembukaan lapangan kerja, itu tetap menjadi prioritas utama,” kata Pramono.