Kesepakatan damai antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Iran menuai kecaman tajam dari sejumlah senator Partai Republik. Mereka menilai perjanjian itu jauh dari cita-cita “kemenangan besar” yang selama ini digembar-gemborkan Trump dan justru berpotensi memperkuat Teheran, baik secara ekonomi maupun militer, sehingga tetap menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani Trump di Prancis pada Rabu pekan lalu itu bertujuan mengakhiri konflik bersenjata, membuka kembali Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran vital, serta menstabilkan pasar energi global yang sempat terguncang akibat lonjakan harga minyak dunia. Namun, sejumlah pasal dalam dokumen tersebut justru memicu kekhawatiran di kalangan politikus Partai Republik.
Para pengkritik menuding Trump terlalu cepat memberikan kelonggaran. Mereka menyoroti rencana pencabutan sanksi terhadap Iran, akses kembali ke pasar minyak internasional, serta prospek dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS. Di sisi lain, kesepakatan itu dinilai gagal mengamankan komitmen tegas dari Teheran terkait pengayaan uranium, pengembangan rudal balistik, maupun penghentian dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi bersenjata di kawasan.
Senator Bill Cassidy, misalnya, menyebut perjanjian itu sebagai “kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade.”
“Sebelum perang, Selat Hormuz terbuka, Iran lumpuh oleh sanksi, dan 13 anggota militer kami masih hidup. Kini, 13 warga Amerika tewas, keluarga mereka menanggung biaya bahan bakar miliaran dolar, sanksi akan dicabut, dan bombardir telah berhenti,” tulisnya di media sosial X, Jumat pekan lalu.
Sementara itu, Roger Wicker, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat yang berpengaruh, menilai nota kesepahaman itu “sama sekali tidak sesuai” dengan target awal Trump. Ia mengecam pencabutan sanksi dan pencairan dana yang disebutnya hanya “imbalan atas kesediaan Iran untuk bernegosiasi selama 60 hari lagi.”
“Dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar untuk Iran meskipun tidak dibebankan kepada wajib pajak Amerika akan membuat pembayaran berdasarkan kesepakatan era Obama tahun 2015 terlihat seperti jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan,” ujar Wicker dalam pernyataan resminya, merujuk pada perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani semasa pemerintahan Presiden Barack Obama.
Artikel Terkait
Kuwait Genjot Produksi Minyak Usai Selat Hormuz Kembali Dibuka
Hakim Danish Puncaki FP1 Moto3 Ceko 2026, Veda Ega Tercecer di Posisi 22
Ribuan Suporter Meksiko Banjiri Patung Malaikat Kemerdekaan Rayakan Timnas Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Pemerintah Yakin Indonesia Tetap Bertahan di Status Emerging Market MSCI