Menteri PAN-RB Bahas Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital dengan Gubernur Australia Selatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bertemu dengan Gubernur Australia Selatan, Frances Adamson AC, dalam sebuah forum diskusi yang membahas tiga agenda utama: reformasi sektor publik, peningkatan kapasitas dan tata kelola, serta transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara Diplomatic Lunch yang digelar oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam keterangannya sehari setelahnya, Rini menyebut forum itu sebagai kesempatan istimewa untuk saling bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Australia.

“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa. Lewat pertemuan ini, kami dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” ujar Rini, Jumat (19/6/2026).

Dalam paparannya, Rini menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sama pentingnya dengan pengembangan teknologi dalam agenda transformasi digital nasional. Untuk itu, pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan kompetensi lebih dari 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam literasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, analisis kebijakan, manajemen publik yang adaptif, dan mobilitas talenta.

Menurut Rini, peluang kemitraan dengan universitas-universitas kelas dunia perlu terus dikembangkan. Kerja sama itu dapat diwujudkan melalui program pendidikan eksekutif, program magister, sertifikasi profesional, hingga mikro-kredensial yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Ia menilai kolaborasi yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan universitas Australia menjadi langkah penting dalam menyiapkan talenta kepemimpinan sektor publik yang unggul.

Di sisi lain, Rini juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap peran ASN perempuan sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang inklusif dan adaptif. Ia mengemukakan empat pendekatan yang perlu terus didorong: legislasi dan kebijakan yang berpihak dan adil, transformasi budaya organisasi, keteladanan kepemimpinan, serta penguatan semangat women support women melalui jejaring, mentoring, dan pelatihan yang terstruktur.

Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memastikan hasil reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi agenda strategis, mengingat lebih dari 6,7 juta ASN berperan langsung dalam pelaksanaan layanan publik di seluruh Indonesia.

“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” ungkap Rini.

Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis yang memiliki hubungan erat dan saling menguntungkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Rini menilai pertemuan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman bersama sekaligus mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama ke depan.

“Di tengah perubahan yang semakin cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.