Fase konflik antara Iran dan Amerika Serikat resmi berakhir setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman pengakhiran perang secara elektronik. Dokumen yang langsung ditandatangani oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Presiden AS, Donald Trump, itu membuka jalan bagi pencabutan blokade maritim, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pembahasan isu nuklir dan perundingan politik dalam 60 hari ke depan.
Berdasarkan laporan Tabnak News Agency pada Kamis (18/6/2026), seluruh poin implementasi dari kesepakatan tersebut sudah mulai dijalankan. Kesepakatan ini menjadi dokumen resmi pertama antara Teheran dan Washington setelah konflik bersenjata yang berlangsung selama 40 hari.
Menurut sumber diplomatik, penandatanganan resmi sebenarnya dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat mendatang. Namun, kedua pihak mempercepat prosesnya demi mempercepat pembukaan kembali Selat Hormuz yang sebelumnya terdampak konflik. Laporan media Amerika menyebutkan bahwa Trump menandatangani dokumen tersebut saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa nota kesepahaman telah ditandatangani secara elektronik oleh kedua kepala negara. Menurut Baghaei, penandatanganan oleh pemimpin tertinggi kedua negara dipilih karena akan meningkatkan biaya politik apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan. Ia menambahkan bahwa pertemuan lanjutan di Swiss masih masuk dalam agenda guna memulai fase berikutnya dari perundingan.
Sementara itu, Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan langkah timbal balik dalam implementasi kesepakatan maritim. Amerika Serikat mulai mengakhiri blokade laut terhadap Iran, sedangkan Iran memulai proses normalisasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Baghaei menyatakan bahwa kapal-kapal Iran dalam beberapa hari terakhir telah kembali masuk dan keluar pelabuhan tanpa hambatan berarti, yang menurutnya menjadi bukti awal pelaksanaan komitmen Amerika Serikat.
Pembukaan Selat Hormuz akan berlangsung secara bertahap selama 30 hari hingga volume lalu lintas pelayaran kembali seperti kondisi sebelum pecahnya krisis. Iran dan Oman juga akan bekerja sama mengatur keamanan navigasi dan menjamin keselamatan kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.
Di sisi lain, dalam kesepakatan tersebut Iran menuntut akses penuh terhadap aset-asetnya yang selama ini dibekukan di luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat disebut berkomitmen menghapus hambatan yang selama ini menghalangi penggunaan dana milik Iran. Baghaei mengatakan pengalaman buruk masa lalu terkait pembebasan aset Iran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perundingan kali ini.
Selain itu, Iran menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan penghentian perang terhadap Iran. Menurut Baghaei, kata “Lebanon” disebut tiga kali dalam pasal pertama nota kesepahaman, yang menekankan penghentian perang, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan integritas wilayah Lebanon.
Mengenai rekonstruksi, Iran menilai perang yang terjadi merupakan konflik yang dipaksakan oleh Amerika Serikat dan Israel sehingga pihak yang dianggap sebagai agresor harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Kedua pihak menyepakati pembentukan mekanisme dana rekonstruksi yang rincian pelaksanaannya akan dirumuskan dalam waktu 60 hari. Baghaei menjelaskan bahwa teks nota kesepahaman mengatur pembahasan mengenai pencabutan seluruh sanksi sepihak Amerika Serikat, baik primer maupun sekunder, termasuk sanksi yang berkaitan dengan mekanisme internasional. Perundingan teknis mengenai pelaksanaan komitmen tersebut akan berlangsung selama 60 hari sejak kesepakatan mulai berlaku.
Namun, Iran menegaskan bahwa pembahasan selama 60 hari hanya mencakup isu nuklir dan pencabutan sanksi. Baghaei menekankan bahwa isu program rudal Iran tidak termasuk dalam agenda negosiasi tersebut. Ia juga menyatakan bahwa rincian mengenai tingkat pengayaan uranium belum dibahas dalam nota kesepahaman. Iran kembali menegaskan, seluruh bahan uranium yang telah diperkaya akan tetap berada di wilayah Iran. Sebagai alternatif, Iran membuka kemungkinan pengenceran uranium di dalam negeri, namun menolak opsi pemindahan stok uranium ke negara lain. Iran sebagai anggota Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir tidak pernah dan tidak sedang mengejar kepemilikan senjata nuklir.
Untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan, Iran berencana membentuk kelompok kerja khusus guna memantau pelaksanaan seluruh komitmen dalam nota kesepahaman tersebut. Baghaei menegaskan bahwa prinsip dasar kesepakatan adalah “komitmen dibalas komitmen”, sehingga Iran hanya akan menjalankan kewajibannya apabila Amerika Serikat juga melaksanakan seluruh kewajibannya. Fase negosiasi selama 60 hari disebut dimulai sejak dokumen ditandatangani dan akan dilanjutkan dengan pembentukan berbagai komite teknis untuk menangani setiap agenda yang telah disepakati.
Artikel Terkait
FAO, ARLI, dan UNRAM Kaji Tata Kelola Rumput Laut di Bone untuk Dorong Ekonomi Biru
IHSG Dibuka Melemah ke 6.161, Investor Tunggu Hasil Review MSCI dan Dampak BI Rate
Indonesia Siapkan Skema Pertukaran Data Properti Global pada 2029 untuk Perkuat Transparansi Pajak
Pemprov DKI Gelar Haul Ulama dan Habaib Betawi 2026 di Monas, Pramono-Rano Karno Dijadwalkan Hadir