Pemerintah memastikan ketersediaan beras untuk konsumsi dalam negeri dalam kondisi aman dan tidak akan mengalami kelangkaan. Klaim ini disampaikan menyusul pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog yang dinilai sangat kuat untuk menopang stabilitas pangan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga merangkap sebagai Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hambatan distribusi. Menurutnya, melimpahnya pasokan beras saat ini merupakan hasil dari capaian swasembada pangan yang ditargetkan pada tahun 2025. Untuk mengawal kondisi tersebut, Amran telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri guna melakukan inspeksi mendadak secara serentak di lapangan.
"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran, Sabtu (13/6/2026).
Amran memaparkan bahwa akumulasi stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton, yang menjadi catatan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Seiring dengan kapasitas gudang internal yang hanya mampu menampung 3 juta ton, pemerintah telah menyewa gudang tambahan untuk menyimpan sisa 2,3 juta ton beras lainnya. "Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," ujar Amran.
Sementara itu, capaian produksi beras Indonesia mendapatkan pengakuan internasional melalui laporan Rice Outlook May 2026 yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Dalam laporan tersebut, produksi beras global periode 2025-2026 diproyeksikan naik 1,5 juta ton menjadi total 542,8 juta ton. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan lonjakan produksi paling signifikan, mencapai lebih dari 30 juta ton per tahun, jauh melampaui Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.
Di sisi lain, Amran secara khusus memperingatkan para pelaku usaha agar tidak melakukan spekulasi harga. Ia menekankan bahwa surplus produksi saat ini telah mengubah peta kebijakan pangan, sehingga kenaikan harga tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk mendorong keran impor seperti pada periode sebelumnya saat stok Bulog masih minim. "Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," kata Amran.
Langkah pengawasan ini tidak hanya sebatas imbauan. Bapanas telah sepakat dengan jajaran Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di seluruh Indonesia untuk menindak tegas setiap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan dalam tata kelola stok dari hulu hingga hilir. "Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegasnya.
Selain memperketat pengawasan, Amran mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan distribusi beras kelas premium ke pasar. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pilihan akses yang lebih luas terhadap beras berkualitas, tidak hanya bergantung pada beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masuk kategori medium. Berdasarkan data terkini per 12 Juni, stok beras komersial di gudang Bulog tercatat sebanyak 11,4 ribu ton. Sementara itu, realisasi pengadaan setara beras untuk memperkuat stok komersial dilaporkan terus menunjukkan progres positif, mencapai 45,5 ribu ton dari target total pengadaan sebesar 3,1 juta ton. "Justru itu Bulog harus buat beras premium lebih banyak," kata Amran.
Artikel Terkait
Tim Patra Brimob Ringkus Tiga Pelaku Curanmor di Pancoran, Sita Narkoba
Kepala BGN Bantah Isu Pembagian Keuntungan Program Makan Bergizi Gratis untuk Presiden
KPK Ungkap Korupsi Kini Merambah ke Tahap Perencanaan dan Penganggaran
Bupati Muara Enim Tersangka Suap Rp1,6 Miliar untuk Jaga Opini WTP BPK