Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Rekrut Tenaga Honorer Baru

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang keras seluruh kepala daerah membuka rekrutmen tenaga honorer baru di wilayah masing-masing. Larangan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Tito menegaskan bahwa salah satu opsi utama dalam postur belanja daerah adalah mengurangi atau menahan jumlah pegawai. “Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium,” ujarnya.

Ia meminta para kepala daerah bersikap tegas terhadap kebijakan ini. “Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” lanjut Tito.

Meski demikian, Tito mengakui bahwa tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan masih memiliki manfaat. Menurutnya, guru dan tenaga kesehatan tetap dibutuhkan untuk melayani masyarakat.

Sementara itu, ia menyoroti tenaga honorer yang bekerja di bidang administrasi. Tito menilai mereka kerap tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas yang memadai.

Di sisi lain, para honorer yang jumlahnya terus menumpuk sering kali meminta kepastian mengenai status kepegawaian mereka. Mereka ingin tahu apakah akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Ketika tidak ada kejelasan, kata Tito, para honorer kerap melakukan aksi demonstrasi. Pemerintah pun akhirnya mengakomodasi tuntutan mereka dengan mengangkat mereka melalui seleksi.

“Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu,” jelasnya.

Ia kembali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menambah tenaga honorer. “Tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu,” kata Tito.