Korlantas Siapkan ETLE Drone Mobile Presisi untuk Operasi Patuh 2026, Bisa Deteksi Pengecualian Ganjil Genap

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersiap menerapkan inovasi terbaru dalam pengawasan lalu lintas pada Operasi Patuh 2026 yang akan dimulai pada 8 Juni mendatang. Teknologi tersebut bernama ETLE Drone Mobile Presisi, sebuah sistem kamera terbang yang diklaim memiliki kemampuan jauh lebih canggih dibandingkan perangkat sebelumnya. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital di tubuh kepolisian, khususnya di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

Irjen Agus mengungkapkan bahwa teknologi penegakan hukum elektronik ini dihadirkan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan profesionalisme dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Menurut dia, inovasi ini sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta Korlantas terus menghadirkan terobosan teknologi demi keselamatan masyarakat. “Kemampuan ini membuat proses penindakan semakin presisi karena sistem dapat melakukan penyaringan awal terhadap kendaraan yang memperoleh pengecualian sebelum data pelanggaran diteruskan ke petugas back office,” ujar Irjen Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Salah satu keunggulan utama dari ETLE Drone Mobile Presisi adalah pembaruan pada sistem pengenalan pelat nomor kendaraan secara otomatis atau Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Teknologi ini mampu mengidentifikasi nomor registrasi kendaraan secara langsung dan membedakan kendaraan yang termasuk dalam kategori pengecualian kebijakan ganjil genap, seperti kendaraan dinas berpelat merah, angkutan umum berpelat kuning, dan kendaraan listrik. Dengan adanya penyaringan otomatis ini, potensi kesalahan tilang dapat ditekan hingga tingkat yang sangat minimal.

“Sistem dapat membedakan kendaraan yang berhak memperoleh pengecualian sehingga petugas dapat lebih fokus terhadap kendaraan yang benar-benar terindikasi melakukan pelanggaran. Dengan dukungan verifikasi berlapis, tingkat akurasi penindakan menjadi semakin tinggi dan profesional,” jelasnya.

Operasi Patuh 2026 merupakan operasi mandiri kewilayahan yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari, yakni dari 8 hingga 21 Juni 2026. Mengusung tema “Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum secara Elektronik dalam Mewujudkan Masyarakat Tertib Berlalu Lintas”, Irjen Agus meminta jajaran direktur lalu lintas hingga kepala satuan lalu lintas di daerah untuk mengelola operasi ini secara serius, setara dengan pengamanan mudik Lebaran, agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Korlantas Polri menerapkan formula pembagian porsi penindakan yang terukur. Sebanyak 60 persen penindakan dilakukan melalui sistem elektronik atau ETLE, 30 persen secara manual, dan 10 persen berupa teguran simpatik serta edukatif. Porsi penindakan manual sebesar 30 persen tetap dipertahankan untuk mengakomodasi wilayah atau satuan wilayah yang belum terjangkau oleh kamera pengawas elektronik.

Terkait sasaran pelanggaran, Irjen Agus memaparkan bahwa petugas di lapangan maupun teknologi ETLE Drone akan memberikan perhatian khusus pada pelanggaran kasat mata yang berpotensi langsung membahayakan keselamatan atau yang sengaja dirancang untuk menghindari sistem elektronik. “Fokus utamanya adalah pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh perangkat ETLE, serta hal-hal yang membuat penegakan hukum dengan ETLE tidak berjalan dengan baik. Seperti kendaraan berkendara melawan arus, kendaraan tanpa pelat nomor, atau yang memodifikasi pelat nomornya,” tegas Irjen Agus.

Selain fokus nasional tersebut, jenis pelanggaran prioritas lainnya akan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Penentuan ini didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi angka kecelakaan setempat agar tindakan di lapangan tepat sasaran. Melalui perpaduan teknologi canggih ETLE Drone Mobile Presisi dan pendekatan yang humanis, Korlantas Polri berharap Operasi Patuh 2026 yang digelar menjelang Hari Bhayangkara ini mampu menurunkan angka kecelakaan sekaligus menumbuhkan disiplin berkendara yang berakar dari kesadaran masyarakat.