Wamendagri Ribka Haluk Turun Langsung ke Wamena Kawal Perdamaian Konflik Antar Suku

Langkah cepat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang turun langsung ke Wamena, Papua Pegunungan, untuk mengawal proses perdamaian konflik antar suku mendapat apresiasi luas. Kehadirannya dinilai sebagai wujud nyata perhatian dan dukungan pemerintah pusat di tengah masyarakat yang tengah dilanda ketegangan sosial.

Tokoh muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, menyatakan bahwa langkah tersebut memiliki arti penting karena tidak hanya memperkuat peran pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam mendorong penghentian konflik. Menurutnya, upaya ini menjadi bagian krusial dalam merespons dampak konflik sosial yang sempat mengganggu stabilitas keamanan dan menyebabkan sebagian warga mengungsi ke sejumlah daerah lain.

“Kami mengapresiasi kehadiran langsung Ibu Wamendagri di Wamena. Kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi konflik merupakan bentuk kepedulian negara dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan persatuan masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Charles dalam siaran pers yang diterima pada Minggu (24/5/2026).

Ia menambahkan, pendekatan lintas sektor yang dilakukan pemerintah serta pola komunikasi yang humanis menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kondisi sosial dan keamanan pascakonflik. Menurutnya, langkah tersebut juga mencerminkan komitmen negara dalam menyelesaikan konflik secara damai, bermartabat, dan berkeadilan.

Di sisi lain, Charles mengajak masyarakat Papua Pegunungan untuk terus menjaga persatuan, memperkuat komunikasi antar kelompok, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Hal itu diharapkan agar aktivitas warga dapat kembali normal setelah ketegangan mereda.

Diketahui, Wamendagri Ribka Haluk turun langsung ke Wamena untuk mengawal proses perdamaian konflik suku sekaligus memastikan penanganan pengungsi serta stabilitas daerah berjalan dengan baik. Kehadirannya menjadi sinyal bahwa negara hadir secara langsung dalam setiap proses rekonsiliasi di wilayah konflik.