Menkeu Siap Copot Pimpinan Bea Cukai Jika Tak Mampu, tapi Akan Evaluasi Dulu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) segera dicopot apabila dinilai tidak mampu bekerja. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2026), sebagai respons atas peringatan keras yang dilontarkan Kepala Negara dalam pidato kenegaraan.

Meski demikian, Purbaya mengaku tidak akan serta-merta mengambil keputusan. Ia menegaskan akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Bea dan Cukai sebelum langkah pergantian benar-benar ditempuh. “Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya nggak bisa kalau tidak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya,” ujarnya kepada awak media.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan terbuka kepada jajaran DJBC saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Di hadapan pimpinan parlemen dan para menteri kabinet, Kepala Negara secara khusus menginstruksikan Menteri Keuangan untuk tidak ragu mengganti pimpinan otoritas kepabeanan tersebut jika proses pembenahan internal dinilai berjalan lamban.

“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menekankan bahwa seluruh jajaran birokrasi, terutama lembaga strategis seperti Bea Cukai yang mengawal arus logistik dan devisa negara, wajib mengadopsi etos kerja yang responsif dan akseleratif. Pemerintah, menurutnya, tidak akan mentoleransi sikap abai atau lamban dalam merespons tuntutan publik serta kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menggunakan analogi pepatah Sunda untuk menyindir mentalitas birokrat yang kerap menunda-nunda penyelesaian masalah dengan prinsip “kumaha engkeh” atau bagaimana nanti saja. “Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae,” tuturnya.