Pemprov DKI Bangun Tiga PLTSa di Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter untuk Atasi 9.000 Ton Sampah Harian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di sejumlah lokasi strategis sebagai langkah konkret menangani 9.000 ton sampah yang dihasilkan ibu kota setiap harinya. Selama ini, volume sampah sebesar itu membebani Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kian kritis. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa ketiga fasilitas tersebut akan dibangun di Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter.

“Jakarta mudah-mudahan akan punya tiga PLTS yang segera kami mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya, satu di Bantar Gebang, satu di Tanjungan, satu di Sunter,” ujar Pramono di kantornya, Rabu (20/5/2026). Menurut dia, mekanisme pendapatan dan tarif listrik dari pengolahan sampah ini sudah memiliki acuan dari pemerintah pusat yang menjadi dasar dukungan finansial proyek.

“Pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang tarif 20 sen. Ini sebagai referensi. Nah, nanti apakah untung atau tidak itu urusan lapangan, tetapi yang jelas bahwa Jakarta akan memberikan support sepenuhnya,” tuturnya.

Selain PLTSa, Pramono menyebut Jakarta juga mengandalkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang saat ini sudah beroperasi di beberapa titik. Teknologi ini diharapkan mampu memaksimalkan penyerapan sampah harian. “Jakarta juga punya yang namanya Rorotan dan Bantargebang untuk RDF. Maka dengan demikian kalau ini berjalan lancar alhamdulillah, mudah-mudahan persoalan Jakarta tentang sampah, Insya Allah akan terserap di lapangannya,” katanya.

Pramono optimistis kombinasi PLTSa dan RDF dapat mengatasi beban volume sampah yang masif di Jakarta. Keyakinan itu muncul di tengah kondisi darurat yang dipicu runtuhnya gunungan sampah di TPST Bantargebang beberapa waktu lalu. Akibat insiden tersebut, Bantargebang sempat tidak menerima buangan sampah sama sekali dan kini mulai menerapkan pengelolaan sampah secara terbatas.

Mulai Agustus 2026, Bantargebang hanya akan menerima sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu kotor, dan pembalut. Kebijakan ini menuntut masyarakat Jakarta untuk mulai menyortir sampahnya sendiri dari rumah. Langkah itu menjadi bagian dari upaya jangka panjang mengurangi tekanan terhadap tempat pembuangan akhir yang sudah kelebihan kapasitas.