Jawa Tengah Fokus ke Pariwisata pada 2027, Targetkan Optimalisasi Potensi Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengintegrasikan peta jalan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah rampung hingga tingkat provinsi beberapa waktu lalu.

“Infrastruktur sudah (2025), dan swasembada pangan sudah kuat pada 2026, maka 2027 adalah pariwisata yang menjadi prioritas kita,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Luthfi, dalam keterangannya usai menghadiri acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5).

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pembangunan yang bertahap, dengan pariwisata menjadi sektor utama pada tahun depan. Keyakinan itu didasari oleh data yang menunjukkan pertumbuhan signifikan sektor pariwisata di provinsi tersebut. Berdasarkan data tahun 2025, sektor pariwisata tumbuh sebesar 10,60 persen. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah juga menunjukkan tren peningkatan, dari 3,29 persen pada 2022 menjadi 3,74 persen pada 2025.

Jumlah kunjungan wisatawan pun mengalami lonjakan. Pada 2022, tercatat 46,6 juta orang berkunjung ke Jawa Tengah. Angka itu melonjak menjadi 74,4 juta orang pada 2025, atau naik 59,73 persen. Data ini membuktikan bahwa Jawa Tengah menjadi destinasi favorit tidak hanya bagi wisatawan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, tetapi juga wisatawan mancanegara.

“Modalnya sudah ada di wilayah kita masing-masing, ada wisata alam, wisata kuliner, wastra, dan lainnya,” jelas Luthfi.

Pengakuan dari UNESCO terhadap berbagai produk budaya asal Jawa Tengah turut memperkuat potensi tersebut. Menurut Luthfi, modal besar ini harus menjadi pemicu bagi daerah-daerah untuk mengembangkan sektor budaya dan wisata, termasuk wisata ramah muslim. Ia menambahkan, potensi pengembangan wisata di Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap sangat melimpah, terutama untuk wisata alam dan agro. Namun, pemetaan masih perlu dilakukan agar semua potensi tergarap secara maksimal. Desa-desa wisata yang telah dibina sebelumnya juga harus diperkuat lagi.

Bak gayung bersambut, kelima bupati yang hadir dalam acara itu menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan program daerahnya dengan peta jalan pembangunan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan akan fokus menggarap potensi destinasi wisata di zona dua, yaitu kawasan Pegunungan Dieng, yang belum banyak dieksplorasi. Ia menambahkan, kondisi geografis Banjarnegara tidak jauh berbeda dengan kabupaten sekitarnya seperti Wonosobo dan Purbalingga, yang memiliki alam berpotensi besar menjadi destinasi wisata.

“Destinasi wisata zona dua ini belum banyak disentuh. Desa wisata juga menjadi magnet bagi Banjarnegara agar pertumbuhan ekonomi meningkat,” katanya.

Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya. Di Cilacap, sudah terdapat 19 desa wisata yang dikelola secara mandiri oleh desa. Namun, destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten hanya satu, yaitu Cipari. Objek wisata itu, menurutnya, saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

“Kami akan tata ulang supaya bisa dimanfaatkan menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Lalu ada Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang perlu direvitalisasi, ini sudah ada komunikasi dengan Kementerian Kebudayaan. Untuk wisata syariah dan ekonomi syariah akan kami dorong untuk dikembangkan,” jelasnya.