PKB Kumpulkan 250 Pesantren di Jakarta Bahas Penanganan Kekerasan Seksual

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengumpulkan lebih dari 250 pondok pesantren dalam sebuah forum Temu Nasional yang digelar sebagai respons atas maraknya laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut.

Ketua Panitia Temu Nasional Pondok Pesantren, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir pihaknya menerima banyak pengaduan dari berbagai pesantren di seluruh Indonesia. “Kita di PKB selama beberapa minggu ini menerima banyak sekali permohonan, pengaduan, dan juga curhatan dari banyak pesantren di seluruh Indonesia tentang berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi,” ujarnya di DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Acara bertajuk “Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual” itu dijadwalkan berlangsung pada 18-19 Mei di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Sekitar 250 pesantren telah diundang, namun jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring tingginya minat dari berbagai pihak. “Kita mengundang sekitar 250 pesantren dan bisa lebih karena ternyata permintaan dari banyak pesantren masih terus masuk ke kita untuk bisa bergabung,” kata Nihayatul.

Ia menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang bagi pesantren untuk saling berbagi kondisi di lapangan, termasuk situasi psikologis para korban dan tantangan dalam mencari jalan keluar. “Karena memang kita membutuhkan tempat, seluruh pesantren membutuhkan tempat untuk saling berbagi kondisi di lapangan seperti apa, kondisi psikologis seperti apa, dan mencari jalan keluar bersama,” tambahnya.

Menurut Nihayatul, banyak pihak di lingkungan pesantren yang masih kebingungan dalam menangani kasus kekerasan seksual, baik dari sisi penanganan maupun prosedur hukum. “Mereka juga mungkin belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya seperti apa, lalu prosedur hukumnya seperti apa. Nah, ini butuh kolaborasi dari seluruh pihak,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah instansi pemerintah turut dilibatkan dalam forum tersebut, di antaranya Kementerian Agama, Kepolisian, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Keterlibatan berbagai elemen ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret atas maraknya kekerasan seksual di pondok pesantren. “Karena ini penting sekali, karena kita berharap seluruh elemen termasuk dari pemerintah ini bisa sama-sama untuk mencarikan solusi,” pungkasnya.