Prabowo Soroti Birokrasi Berbelit, Sebut Izin Investasi di Indonesia Butuh Waktu Bertahun-Tahun

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kompleksitas sistem perizinan di Indonesia yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama hilangnya peluang investasi asing. Dalam pandangannya, birokrasi yang berbelit telah membuat banyak investor enggan menanamkan modal di tanah air dan beralih ke negara lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pada kesempatan itu, Presiden secara khusus meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk segera melakukan reformasi di sektor perizinan.

“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” tegas Prabowo di hadapan para aparat penegak hukum dan pejabat terkait.

Kepala Negara kemudian membandingkan durasi pengurusan izin di Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, di sejumlah negara tetangga, proses perizinan usaha dan investasi hanya memakan waktu dua pekan. Angka itu berbanding terbalik dengan realitas di dalam negeri yang kerap memakan waktu hingga bertahun-tahun.

“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” jelas Prabowo.

“Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?” tambahnya.

Di hadapan para peserta acara, Prabowo mendesak agar sistem perizinan nasional segera dipangkas dan disederhanakan. Ia berharap jajarannya mampu memberikan dukungan penuh kepada para pengusaha yang memiliki komitmen nyata untuk berkontribusi bagi negara.

“Sederhanakan, jangan persulit para pengusaha, harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” pungkas Prabowo.