Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis, dengan salah satu agenda utamanya adalah meninjau kesiapan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa (Pantura). Rapat yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2026, itu menjadi panggung bagi para menteri untuk memaparkan perkembangan terbaru dari proyek yang dirancang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek ini tidak semata-mata bersifat mitigasi bencana. Lebih dari itu, tanggul laut raksasa itu diharapkan mampu mengamankan pusat-pusat ekonomi nasional yang terkonsentrasi di sepanjang Pantura.
“Giant sea wall menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura, sekaligus juga ekonominya karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, memastikan bahwa proyek ini juga dirancang untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah, menurutnya, tengah mengkaji sejumlah titik strategis yang berpotensi menarik investasi dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Jadi tidak hanya dibangun giant sea wall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan, dan juga melakukan pengkajiannya,” ujar Rosan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa. Menurutnya, setiap segmen memiliki karakteristik wilayah serta tantangan sosial dan ekonomi yang berbeda.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Didit.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Sebut Gaji Rendah ASN Akibat Kebocoran Kekayaan Negara Rp5.400 Triliun ke Luar Negeri
Persib di Ambang Gelar, Bojan Hodak Peringatkan Pemain agar Tak Lengah Hadapi Persijap
Polisi Bongkar Jaringan Penimbunan BBM dan LPG Subsidi di Bogor, Negara Rugi Rp12,5 Miliar
Borneo FC vs Malut United: Delapan Pemain Inti Absen, Laga Pamungkas Diprediksi Berat Sebelah